Kocong Bocah Ukraina Akhirnya Dideportasi Bersama Ibunya, Peluk Erat Petugas Imigrasi Sebelum Pergi dari Bali

Ayah BS, kata dia, saat ini berada di Norwegia. "SB (inisial si ibu) mengaku sudah berusaha mengumpulkan uang tetapi tidak juga mencukupi untuk membiayai kepulangan mereka kembali ke negaranya," ucapnya.

Warga yang iba kemudian menampung ibu dan anak kecil itu di permukiman mereka di Ubud. Namun, Kocong sering berkeliaran tanpa pengawasan orangtuanya. Ia bahkan sempat membawa senjata tajam dan naik hingga ke atap rumah warga yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan warga sekitar. 

Di sisi lain,, SB tidak ada usaha untuk memperpanjang izin tinggal keimigrasiannya, sehingga ia melebihi izin tinggal. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, dikenakan deportasi dan penangkalan.

Imigrasi Denpasar kemudian berkoordinasi dengan Konsul Kehormatan Ukraina di Bali untuk mengurus keperluan kepulangan mereka.

Beberapa waktu lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan tidak akan menoleransi turis asing atau warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia dengan berbekal visa turis. Hal itu mengemuka setelah ramai pemberitaan mengenai wisatawan mancanegara (wisman) banyak yang bekerja di Bali walaupun hanya memegang visa turis.

Kemenparekraf memastikan pemerintah akan bertindak tegas ketika menemukan pelanggaran seperti itu. Pengawasan di daerah-daerah wisata seperti Bali pun diperketat demi menegakkan keadilan, kenyamanan, keamanan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Tjok Bagus Pemayun, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk satuan tugas untuk menangani wisatawan yang datang dan bekerja di Pulau Dewata tanpa mengantongi izin kerja. Satgas tersebut beranggotakan organisasi perangkat daerah, imigrasi dan kepolisian. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menggangu usaha dan perekonomian warga lokal.

“Mereka yang melanggar harus diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Jika mereka belum mengetahuinya, maka akan diberikan pembinaan, sosialisasi. Jika masih melanggar, maka akan dideportasi atau dilarang masuk ke Indonesia selama beberapa waktu tertentu," kata Tjok Bagus dalam jumpa pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Tjok Bagus menyatakan bahwa sampai Juli 2024, menurut data Polda Bali, 247 WNA sudah dideportasi dari Bali, baik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai maupun Singaraja. Mayoritas karena melanggar Undang-Undang dan overstay.

Mereka yang dideportasi bukan hanya yang terbukti bekerja secara ilegal di Bali, tapi juga melakukan berbagai pelanggaran. Sejak Bali membuka diri kembali wisman tanpa karantina di masa pandemi Covid-19 pada Maret 2022, ada berbagai macam pelanggaran yang dilakukan para wisman.

Ada yang berbuat tidak senonoh di tempat suci, tidak menghargai budaya lokal, ugal-ugalan saat membawa kendaraan, merampok mini market, ada yang menganiaya keluarga warga lokal dan tentunya bekerja tanpa izin. Tjok Bagus Pemayun juga menyoroti semakin beragamnya profesi atau pekerjaan yang dilakoni para WNA secara ilegal di Bali.

“Yang kita catat profesi mereka (turis asing) selama ini sangat beragam, ada yang jadi makelar tanah, foto model, pengelola web, rental motor, guide wisata, bahkan ada gigolo dan penjual sayur,” ungkap Tjok Bagus.