Instansi Penjuru Organisasi Internasional Harus Aktif Bawa Pertemuan Internasional ke Indonesia

Demi memperkuat relasi Indonesia dengan berbagai organisasi internasional, Iqbal bahkan menyarankan agar pemerintah ke depan mendorong makin banyak organisasi internasional yang berafiliasi dengan asosiasi di Indonesia, baik itu asosiasi profesi, NGO dan lainnya, yang dapat dibantu melalui pemberian kemudahan berupa pembiayaan iuran yang dibayarkan pemerintah melalui instansi pengampu atau Instansi Penjurunya.

"Jadi Pak Presiden terpilih nanti bisa mendorong para menteri atau kepala lembaga sebagai pengampu organisasi internasional untuk proaktif melakukan lobi agar organisasi internasional dilakukan di Indonesia. Itu bisa dijadikan bagian dari keberhasilan dari kementerian/ lembaga atau diplomasi kita," sambung Iqbal yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua The Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) selama tiga periode.

Ia menambahkan, membangkitkan wisata MICE merupakan bagian dari strategi pengembangan ekonomi, perdagangan,investasi dan pariwisata serta manfaat lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto terakhir ini tampak mulai aktif menjalankan berbagai pertemuan dengan para petinggi dunia dalam kerangka diplomasi ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan dan keamanan.

Bukan hanya di sektor organisasi antar-pemerintah, peluang besar juga ada pada asosiasi-asosiasi internasional,seperti asosiasi profesi hingga non-governmental organization (NGO) yang peluangnya juga sangat besar untuk diselenggarakan pertemuan mereka di Indonesia.

"Asosiasi internasional ini sangat banyak jenisnya. Untuk medis saja ada banyak asosiasi profesi yang terpisah, mulai gigi, anestesi, tulang, mata, paru, jiwa, forensik, bedah plastik dan lainnya.

Asosiasi-asosiasi ini juga harus kita dorong agar kita aktif bahkan bisa duduk di dewan atau komisi eksekutif asosiasi sehingga bisa berperan dalam pengambilan keputusan asosiasi, dan nanti berjuang membawa pertemuan asosiasinya ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah perlu juga mempersiapkan insentif," ujar Iqbal lagi.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 menggariskan keanggotaan dan kontribusi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan: peran dan kinerja Indonesia di fora internasional; hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; dan kepercayaan masyarakat internasional. Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia diabdikan sebesarbesarnya untuk kepentingan nasional.