TPA Piyungan Ditutup, Baru 1 dari 1.900an Hotel di Jogja yang Mampu Kelola Sampah Mandiri

Sementara, Agus menyatakan bahwa pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Yogyakarta. Maka itu, masalah sampah yang belum juga tertangani di Yogya menjadi prioritas tersendiri yang butuh penyelesaian segera. Pasalnya, sampah bisa mengganggu kenyamanan wisatawan berwisata di kota budaya itu.

Ada dua hal utama yang dilakukan pemerintah, khususnya kabupaten/kota sebagai penanggung jawab urusan persampahan usai TPA Piyungan ditutup, yaitu edukasi masyarakat dan mendirikan TPST. Ia berharap TPST bisa segera dirampungkan agar bisa segera mengolah sampah yang produksinya mencapai 260an ton per hari di Yogya. Ia menyebut September 2024 menjadi target TPST beroperasi agar sampah bisa segera diolah.

"Setiap perubahan, sesuatu yang baru, perlu proses, engga bisa, bahasa Jawanya sak dek sak nyet, tiba-tiba berubah. Perlu proses, karena itu perlu aspek edukasi, aspek literasi. Saya kira langkah perlu terus didorong dari hulu sampai hilir," ucapnya.

"Masalah sampah enggak bisa semata-mata dibebankan pemerintah, harus semua pihak terlibat mengatasi masalah tersebut," imbuh Agus.

Menurut Singgih, pihaknya terpikir untuk menjadikan pengolahan sampah di kampung wisata (desa wisata) menjadi salah satu aktivitas pariwisata yang bisa ditawarkan kepada para pengunjung. Di sisi lain, Agus menyebut masih memformulasikan insentif dan disinsentif bagi hotel dan penginapan yang mengelola sampah dan mengabaikan sampah mereka.

Meski menghadapi krisis pengolahan sampah, baik Agus maupun Singgih menyebut tingkat kunjungan wisatawan ke Yogyakarta dan sekitarnya meningkat. Banyak wisman yang singgah di Jogja di musim libur musim panas di Eropa. Karena itu, menuntaskan masalah sampah menjadi prioritas, selain meningkatkan kualitas wisatanya.

Sementara, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya berharap setelah jajaran Pemda DIY menyadari persoalan tersebut, akan ada langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasinya.

"Dari sisi hotel yang paling tidak kita lihat Phoenix Hotel sudah melakukan mandiri. Ini paling tidak ada getok tular ya. Pembelajaran ini oleh Pemda untuk terus dikomunikasi, dipilotproject-kan ke yang lain, karena ketika seluruh industri wisata, khususnya hotel aja, itu sudah sangat membantu," ujarnya.

Kemenparekraf, sambung dia, sejauh ini berusaha menyebarkan panduan tentang wisata yang berkelanjutan, khususnya terkait penghematan energi dan pengolahan sampah. Sejauh ini, hotel-hotel mulai mengadopsinya, seperti mengganti sabun sekali pakai menjadi sabun cair di dispenser.

Pemerintah Daerah DIY secara resmi menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan secara permanen mulai Mei 2024. Mengutip laman jogjaprov.go.id, pemerintah provinsi kemudian mencanangkan desentralisasi penuh pengelolaan sampah oleh kabupaten/kota di wilayah DIY. Kebjakan tersebut ditetapkan Pemda DIY dalam  Surat Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023.

Setda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, mengatakan bahwa Pemkot Yogyakarta sudah menyiapkan beberapa peta jalan desentralisasi pengelolaan sampah. Pihaknya menyebut dengan potensi timbunan sampah yang mencapai 300 ton per hari, Pemkot Yogyakarta mampu mengelola hampir 50 persennya lewat 666 bank sampah yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta. Sisanya akan dikelola di tingkat hilir dilakukan pembangunan sejumlah tempat pengelolaan sampah di Nitikan dan Karangmiri.

Pemkot Yogyakarta juga bekerja sama dengan Pemda DIY untuk menggunakan sebagian lahan di area TPA Piyungan guna membuat tempat pengolahan sampah. Di lokasi tersebut, nantinya sampah dari Kota Yogyakarta akan diolah menjadi RDF atau bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Setda Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, menyampaikan Pemkab Bantul berkomitmen mengelola potensi timbunan sampah yang mencapai 95 ton per hari melalui dua TPS 3R di Kecamatan Banguntapan dan Argodadi yang berkapasitas 40 ton. Kedua TPS3R itu ditargetkan beroperasi pada September nanti.

Juga ada TPS 3R di Desa Guwosari dan Karangtengah yang berkapasitas dua ton. Pihaknya juga mengatakan akan memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri dengan membangun TPS berkapasitas 40 ton di Bawuran, Pleret yang ditargetkan beroperasi tahun depan.

Sedangkan, Pemkab Sleman memastikan pengelolaan 576 ton sampah per hari akan melibatkan 34 TPS 3R, termasuk empat TPS penerima bantuan operasional, sehingga mampu mengelola 40 ton sampah per hari. Selain itu, tahun ini Pemkab Sleman menargetkan pembangunan TPS di Sleman tengah dan barat yang akan beroperasi dengan total kapasitas 88 ton per hari.