Kawasan Puncak Bogor Berubah Rapi Setelah PKL Ditertibkan, Warganet Hampir Tak Percaya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat sebelumnya telah melakukan pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur kawasan wisata Puncak, Senin, 26 Agustus 2024. Ada 196 bangunan yang ditertibkan, mulai dari kawasan Gantole sampai Puncak Pass yang berada di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Cianjur.

Penertiban PKL di Puncak Bogor kembali ramai dan banyak diprotes para pedagang yang tidak mau dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas. Situasi ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Kalau masih seperti ini saat penertiban, ini sepertinya masalah komunikasi yang jadi kendala, karena waktu penertiban pertama juga ada masalah. Kalau boleh saran, pemerintah sebaiknya bukan sekadar memindahkan para pedagang," terang Adhyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin.

"Pemerintah setempat harus bisa memastikan di tempat yang baru apakah akan banyak konsumennya. Karena pedagang kan pasti tidak mau kehilangan konsumen. Pastikan itu dulu dan komunikasikan dengan para pedagang, jadi pemerintah harusnya bisa merangkul mereka ya," sambungnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan, para PKL sebaiknya memang harus diberi penjelasan agar tidak terjadi salah paham yang bisa berujung pada keributan maupun masalah lain yang tentunya tidak diharapkan akan terjadi.

"Apapun konsep pemindahan yang diterapkan, harus saling komunikasi dan dialog dengan semua pihak supaya bisa berjalan dengan lancar dan memuaskan. Kalau itu terjadi, maka bisa menjalankan konsep pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Puncak dan sekitarnya," ungkap Sandi.

Salah satu sasaran kemarahan para PKL di kawasan Puncak Bogor yaitu bangunan restoran Asep Stroberi di lahan eks Rindu Alam. Lokasi itu sempat masuk masuk dalam daftar 196 bangunan liar yang menjadi target penertiban tahap II di kawasan wisata Puncak.

Tetapi, mengacu pada hasil Rapat Pembahasan Forum Penataan Ruang Daerah pada Kamis, 15 Agustus 2024, PT Jaswita masih memungkinkan untuk memperoleh izin dengan mempertimbangkan status lahan maupun sempadan yang dinilai memenuhi persyaratan. Dilansir dari Antara, Senin, tidak dibongkarnya bangunan Astro saat pelaksanaan penertiban tahap II di kawasan wisata Puncak, sempat menimbulkan kecemburuan para PKL.

Beberapa di antaranya bahkan melempari bangunan Astro dengan telur untuk melampiaskan kekecewaannya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan bangunan rumah makan Asep Stroberi atau Astro lolos dari penertiban tahap II di kawasan wisata Puncak, Senin, karena sedang menempuh perizinan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Cisarua, menjelaskan rumah makan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita itu sedang mengurus penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bersurat kepada Pemkab Bogor untuk meninjau peruntukkan lahan rumah makan Astro guna penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Berdasarkan tata ruang yang ada bahwa kawasan itu kawasan perkebunan, peruntukan ruangnya perkebunan, dan berdasarkan ketentuan zonasi Perbup 92 tahun 2018, bahwa peruntukkan ruang perkebunan itu dimungkinkan adanya rumah makan," ungkap Suryanto sambil menyambung bahwa lahan tersebut pun mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.