Harga Tiket dan Hotel Mahal Diduga Penyebab Utama MotoGP Mandalika 2024 Belum Banyak Diminati

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ikut menanggapi masalah tersebut. Menurut Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya, persoalan ini masih dalam tahap pengkajian oleh pihaknya karena terkait beberapa pihak, sehingga belum memperoleh data maupun bisa memberikan penjelasan yang lebih terperinci.

"Sepertinya sekarang ini sudah mengerucut artinya persoalan pajak-pajak yang melekat dan juga bea masuk. Tetap pajak juga tapi ada pajak penumpang, pajak pembelian, dan rata-rata juga terkait pajak-pajak bea masuk sparepart karena itu juga kan yang membuat harga menjadi mahal," jelasnya dalamThe Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin.

Nia menambahkan, Kemenparekraf akan terus berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk segera mencari jalan tengah maupun jalan keluarnya agar acara tersebut dapat berjalan lancar dan banyak penontonnya. Hal itu juga bisa berdampak pada peningkatan pariwisata dan ekonomi di sekitar Mandalika.

"Kami nanti akan cek ke InJourney yang menjual tiket dan apa saja kesulitan yang dialami  Biasanya kalau ada event apalagi event internasional harga hotel akan melambung. Boleh saja naik tapi harus ikuti ketentuan. Makanya kita jjuga akan cek kembali ke PHRI melambung itu seberapa tinggi," tutur Nia.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB menawarkan opsi pemberlakuan pajak progresif sebagai sanksi terhadap pengusaha hotel yang kedapatan menaikkan tarif sewa melebihi ambang batas selama perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, pada 27-29 September 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, pemerintah kabupaten/kota perlu merinci Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang tarif hotel saat acara internasional sampai ke tahapan pengawasan dan sanksi.

"Kemarin saya usulkan pengenaan pajak progresif juga berlaku. Jangan dia (pengusaha akomodasi) menjual (kenaikan tarif) lima kali, tetapi yang dia setor satu kali," ujarnya dalam pelaporan data statistik di kantor Badan Pusat Statistik NTB, Kota Mataram, Senin, dilansir dari Antara.

Menurut Gita, regulasi itu sudah sangat jelas mengatur tarif akomodasi, yaitu ring 1 toleransi kenaikan tiga kali, ring 2 naik sebanyak dua kali, dan ring 3 hanya diperbolehkan menaikkan sewa kamar hotel sebanyak satu kali. Peraturan Gubernur NTB itu tidak perlu diubah untuk dipertegas pada bagian pengawasan maupun sanksi.

"Pemetik pajak adalah kabupaten/kota. Maka, intensifikasi pajak harus didapatkan dari sana," ujar Gita. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tidak terlalu banyak kepentingan, selain mengatur dari aspek makro.

Regulasi pengaturan mikro ada pada pemerintah kabupaten/kota lantaran pajak hotel dan restoran merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. "Jangan divonis kesalahan Peraturan Gubernur karena itu adalah pengaturan makro, sedangkan pengaturan mikro sampai detail dan teknis ada pada pemerintah kabupaten/kota bagaimana mengawasi sampai memberikan besaran pajak (progresif) tersebut," pungkas Gita.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 9 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi Tarif Hotel dan Transportasi, di mana tarif layanan akomodasi diatur berdasarkan zonasi, mulai zona 1, 2, dan 3. Untuk zona 1 berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Kabupaten Lombok Tengah. Diperbolehkan maksimal kenaikan tarif kamar, yakni 3 kali lipat dari tarif sebelumnya.

Selanjutnya zona 2 meliputi sebagian kawasan Lombok Barat dan Kota Mataram kenaikan tarifnya 2 kali lipat. Sementara zona 3 mencakup kawasan Senggigi dan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara maksimal kenaikannya 1 kali lipat.