Sukses

PKL Jualan Lagi di Puncak Pakai Motor dan Mobil, Pemda Diminta Perketat Pengawasan

Para pedagang tersebut kini tampak memanfaatkan motor hingga mobil untuk berjualan di sepanjang jalur Puncak, meski belum bisa dipastikan apakah mereka adalah para PKL yang digusur pada Juni lalu.

Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran para pedagang kaki lima (PKL) ‘dadakan’ di sepanjang jalan kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mendadak viral. Padahal para PKL baru saja ditertibkan pada Juni lalu dan diberi tempat di rest area Gunung Mas agar jalur Puncak lebih rapi dan lancar.

Pasca-ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bogor, kawasan di sepanjang jalur Puncak yang tadinya ‘bersih’ itu, kembali diramaikan oleh kehadiran PKL ‘dadakan’ yang muncul lagi di kawasan tersebut. Meski begitu, lapak PKL dadakan tersebut tak seperti sebelumnya yang kebanyakan berupa bangunan liar.

Para pedagang tersebut kini tampak memanfaatkan motor hingga mobil untuk berjualan di sepanjang jalur Puncak, meski belum bisa dipastikan apakah mereka adalah para PKL yang digusur pada Juni lalu.

Menanggapi situasi itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan mendukung inovasi 'food truck' atau pedagang yang memanfaatkan kendaraannya untuk berjualan. Hanya saja, menurutnya, para PKL yang ramai muncul di jalur Puncak tersebut memakai lokasi yang salah.

Selain tidak pada tempatnya, berjualan di area bahu jalan jalur Puncak tersebut tentu akan mengganggu kenyamanan pengendara atau wisatawan yang melintas di sana.

"Food truck itu salah satu yang kita dukung juga sebenarnya. Tapi tempat dia berdiri itu yang salah. Tidak bisa dicontohkan kalau bukan di lokasi untuk berjualan," terang Sandiaga Uno dalam acara 'The Weekly Brief With Sandi Uno yang digelar secara hybrid di jakarta, Senin, 23 September 2024.

"Karena bisa mengganggu kenyamanan, keamanan dan juga mobilitas lalu lintas. Dan ini perlu ditanggapi dengan baik karena ini bisa positif, tapi kalau kita tidak hati-hati akan menimbulkan ketidaknyamanan," sambungnya.

Sementara, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya juga menyayangkan hal ini. Ia memastikan, pihaknya kini telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Butuh Pengawasan Berkala di Puncak

"Kami dari Kemenparekraf menyesalkan ini ya. Kami komunikasikan dengan Pemda agar tolong ada pengawasan di lapangan," ucap Nia Niscaya. Menurut Nia, butuh monitoring atau pengawasan berkala untuk mengatasi masalah ini. Pasalnya, para PKL ‘dadakan’ ini butuh relokasi agar mereka tak kembali ‘nakal’ berjualan di sepanjang jalan Puncak tersebut.

Alasannya, kehadiran mereka bisa saja merusak citra keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan ketika wisatawan berkunjung ke kawasan Puncak, Bogor.

"Dan ini memang sesuatu yang nggak bisa satu kali jadi. Jadi memang harus ada monitoring dan juga penggantian tempat yang mungkin ada di sana. Saya kira karena itu juga bisa merusak citra,” jelasnya.

Video penampakan para PKL yang berdagang dengan kendaraan roda dua dan empat itu ramai beredar di media sosial, salah satunya di akun TikTok @temacianjur.  "Bangunan PKL hilang, terbitlah PKL roda dua dan roda empat," tulis keterangan unggahan pada 18 September 2024 itu.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah PKL menjajakan dagangannya dengan kendaraan yang diparkir di pinggir jalan jalur Puncak. Ada yang berdagang minuman, jajanan ringan, hingga makanan berat seperti bakso dan nasi goreng. Banyak juga pengendara yang terlihat mampir ke lapak PKL tersebut untuk membeli minuman hingga makanan untuk sekedar melepas penat dan mengisi perut.

3 dari 4 halaman

Wajah Baru Kawasan Puncak

Banyak warganet terheran-heran dengan aksi para PKL tersebut yang dinilai tidak pernah kehabisan akal. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah para PKL yang menggunakan motor dan mobil itu adalah mereka yang dulunya pernah berjualan di kawasan Puncak.

"Kalo soal ga tertib warga konoha emang ada aja akalnya," komentar seorang warganet. Penampakan kawasan Puncak Bogor yang lebih tertata rapi setelah PKL ditertibkan nyatanya hanya berlangsung singkat. Padahal, tanpa bangunan liar berjejer di pinggir jalan, pelancong bida menikmati pemandangan kebun teh dan pegunungan sekitar. Jalan raya sepanjang puncak juga disebut lebih lega dibanding sebelumnya.

Wajah baru Puncak Bogor menjadi bahasan warganet. Banyak yang kemudian mengunggah video saat melewati kawasan tersebut dan jawaban hampir sebagian besar orang adalah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seperti video yang dibagikan oleh akun @aboutdkj dan @jakartavox di Instagram. Dari pemandangan yang terekam, warganet diperlihatkan betapa cantiknya kawasan Puncak Bogor tanpa PKL.

"Penampakan Puncak Bogor setelah penertiban tahap satu dan dua, vibesnya kayak Bandung," tulis keterangan video yang diunggah pada 29 Agustus 2024.

4 dari 4 halaman

PKL Puncak Menolak Dipindahkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat telah membongkar lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur kawasan wisata Puncak, Senin, 26 Agustus 2024. Ada 196 bangunan yang ditertibkan, mulai dari kawasan Gantole sampai Puncak Pass yang berada di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Cianjur.

Penertiban PKL di Puncak Bogor kembali ramai dan banyak diprotes para pedagang yang tidak mau dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas. Situasi ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Kalau masih seperti ini saat penertiban, ini sepertinya masalah komunikasi yang jadi kendala, karena waktu penertiban pertama juga ada masalah. Kalau boleh saran, pemerintah sebaiknya bukan sekadar memindahkan para pedagang," terang Adhyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar hybrid di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

"Pemerintah setempat harus bisa memastikan di tempat yang baru apakah akan banyak konsumennya. Karena pedagang kan pasti tidak mau kehilangan konsumen. Pastikan itu dulu dan komunikasikan dengan para pedagang, jadi pemerintah harusnya bisa merangkul mereka ya," sambungnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.