Plataran Bakal Bikin Paket Wisata ke Istana Garuda IKN Awal 2025, Langgar Aturan Otorita IKN?

Yozua juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat enggan untuk berinvestasi di IKN. Undangan berkunjung ke IKN beberapa kali ditolak halus, menunggu perkembangan situasi. 

"Saya termasuk orang yang membaca berita-berita bernada negatif sehingga ketika saya beberapa kali diundang IKN, saya jawab nanti dulu ya," ujarnya.

Hingga memutuskan berangkat bersama tim, Yozua pun berubah pikiran. Ada dua hal utama yang menjadi pemicu, pertama soal infrastruktur dan beragam hal yang dibangun pemerintah di IKN dan kedua manusia-manusia yang mengerjakan proyek itu adalah orang Indonesia.

"Ada Sibarani kelahiran 76, lalu Silvy Halim yang ngerjain MRT. Ini buat saya tergugah dan katakan 'Oke, Plataran kita masuk ke IKN'," ucapnya.

Dalam 13 hari, ia dan timnya mengebut menyelesaikan proses administratif untuk memulai pembangunan Teras Hutan Kota di lahan seluas dua ribu hektare. Hal itu agar groundbreaking bisa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 25 September 2024. Mengutip rilis Kementerian Sekretariat Negara, pembangunan tempat tersebut direncanakan selesai dalam setahun ke depan.

Belum jelas apakah paket wisata itu berbayar atau tidak. Yang pasti, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan kunjungan masyarakat umum ke IKN tidak dipungut biaya alias gratis. 

"OIKN tidak menjalin kerja sama dengan pihak mana pun," jelas Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw di Penajam, Jumat, 25 Oktober 2024, terkait paket berbayar kunjungan ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, dilansir Antara.

"Kunjungan ke KIPP IKN tidak dipungut biaya, masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak mana pun," tambahnya.

Ia menjelaskan, kedinasan atau kelembagaan juga bisa berkunjung ke IKN selama masih ada ruang dan mempertimbangkan tingkat kepentingan dengan tetap mendaftar di lokasi atau bersurat resmi kepada pejabat OIKN atau Kementerian PUPR. OIKN mengimbau pihak yang mengoperasikan kunjungan masyarakat umum ke KIPP IKN dalam bentuk wisata berbayar agar menghentikan kegiatan tersebut.

"IKN adalah milik semua rakyat atau bangsa Indonesia bahkan bakal menjadi kota dunia untuk semua," ucapnya lagi.

Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin juga menyatakan pihak yang menawarkan paket wisata berbayar ke IKN tersebut tidak berizin dan tanpa sepengetahuan OIKN. "Bahkan sudah ditemukan flyer (media promosi) yang beredar di publik mengenai paket wisata berbayar berkunjung ke IKN," katanya. 

Menurut dia, kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan dan bersejarah, serta menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus, sehingga tidak boleh dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah. Tetapi, masyarakat yang ingin berkunjung ke IKN harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Panduan kunjungan ke IKN masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) dan Playstore (Android) dan mendaftarkan diri untuk melakukan kunjungan. Panduan kunjungan juga bisa diakses di https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan dapat menghubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300). 

"Masyarakat yang berkunjung ke IKN wajib ikuti tata tertib agar kunjungan jadi nyaman, aman dan memuaskan bagi seluruh pihak," ujar Alimuddin. .