Liputan6.com, Jakarta - Delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11 sampai 22 November 2024. Partisipasi ini jadi langkah konkret memperkuat komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan upaya keberlanjutan lainnya.
Delegasi yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo itu juga menggelar berbagai pertemuan bilateral dan diskusi strategis untuk memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional dalam menangani krisis iklim. Menurut Menteri Lingkungan Hidup (LH) merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Indonesia terus mengambil langkah nyata mewujudkan berbagai target Kesepakatan Paris 2015 yang diratifikasi pada 2019.
Baca Juga
"Keikutsertaan Indonesia di COP29 ini ditandai dengan tekad yang kuat untuk tidak tergantung pada bantuan atau hibah, tetapi kita fokus pada kemitraan yang saling menguntungkan," terang Hanif pada sesi Media Briefing di Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 November 2024 dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com.
Advertisement
Pada COP29, Indonesia mengidentifikasi 19 inisiatif penting, terdiri dari 14 aspek negosiasi dan lima bentuk kerja sama platform untuk meraih target emisi yang lebih ambisius. Menteri LH mengakui proses negosiasi UNFCCC memakan waktu, namun sudah ada berbagai kerja sama konkret dengan beberapa mitra untuk meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi di Indonesia, termasuk perdagangan karbon.
"Kita manfaatkan instrumen-instrumen yang telah mulai operasional dari Paris Agreement dan juga kerja sama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim. Kita juga akan galang berbagai pihak di Indonesia untuk bergerak cepat segera menyusun agenda kerja dalam aksi konkret paska COP29 Baku yang membawa manfaat bagi Indonesia," tuturnya.
Perdagangan Karbon dengan Jepang
Menteri LH menggarisbawahi pentingnya kerja sama bilateral yang nyata dalam mengurangi emisi global, salah satunya melalui perdagangan karbon yang transparan. Artikel 6 dari Paris Agreement, khususnya mengenai perdagangan kredit karbon. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan Jepang melaksanakan perdagangan karbon melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA).
Mutual Recognition Arrangement Indonesia - Jepang yang diumumkan kepada komunitas internasional di COP29 Baku menjadi kerja sama bilateral yang pertama dengan MRA dengan panduan Artikel 6.2 Paris Agreement.
"Peran pasar karbon adalah untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, untuk pencapaian NDC, bukan untuk tujuan ekonomi lainnya. Kita akan segera tindaklanjuti implementasi dengan pihak Jepang, dengan proporsi pemanfaatan kerja sama yang berimbang," jelas Hanif.
Selain itu, Indonesia terus mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengembangkan skema sertifikasi untuk emisi karbon melalui mekanisme yang ketat dan terstandarisasi, seperti Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI). Pemerintah juga mengupayakan adanya roadmap yang jelas bagi sektor-sektor penyumbang emisi untuk mencapai batas emisi tertentu, serta mendorong sektor kehutanan dalam mengembangkan mekanisme offset karbon.
Advertisement
Janji Pemerintahan Prabowo Soal Aksi Iklim
Sebelumnya, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan janji pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan semua komitmen terkait aksi-aksi iklim pemerintah Indonesia yang telah dibuat pada masa-masa pemerintah sebelumnya. Menurut Hashim, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen per tahun dan memastikan pembangunan yang hijau, tangguh, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Visi ini menentukan misi kami untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol pada tahun 2060 atau lebih cepat dan menghindari 1 miliar ton emisi karbon dioksida," terangnya.
Ia juga menyebut beragam langkah pengurangan emisi Indonesia lakukan, mulai dari peralihan pembangunan dari berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 75 persen dari energi baru terbarukan. Tambahan listrik tersebut akan disalurkan ke semua pulau utama dan terpadat di Indonesia lewat 70.000 kilometer jalur transmisi pintar akan dibangun.
Indonesia juga akan mengembangkan jaringan listrik pintar yang ramah lingkungan, dengan menambahkan 42 gigawatt tenaga angin dan tenaga surya, melipatgandakan kapasitas energi, dengan total 75 gigawatt.
Cari Investasi 235 Miliar Dolar AS
Ia menambahkan, Indonesia akan mulai menghijaukan kembali lebih dari 12 juta hektare hutan yang terdegradasi secara bertahap, merevitalisasi lahan yang terdegradasi untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lautan demi terciptanya ekonomi biru yang makmur, dan memberdayakan masyarakat lokal demi ketahanan iklim serta lapangan kerja ramah lingkungan yang berkualitas.
"Kami perlu tiga faktor pendukung, yaitu kerangka kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau komprehensif yang sedang kami selesaikan, investasi besar-besaran sebesar USD235 miliar, dan kolaborasi internasional," tuturnya.
Ia pun mengajak negara-negara untuk memobilisasi sumber daya global dalam hal teknologi, keuangan, dan investasi, membentuk front persatuan untuk melawan pemanasan global, dan mendapatkan kembali hak umat manusia untuk bertahan hidup.Â
Hashim juga mengungkapkan bahwa Indonesia diberkati dengan akuifer garam luas yang menawarkan kapasitas penangkapan dan penyimpanan karbon hampir 500 gigaton. Beberapa perusahaan multinasional telah menyatakan minat yang tinggi terhadap proyek bernilai miliaran dolar tersebut.
Ia pun menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan pasar karbon yang kuat dimulai dengan mengoptimalkan 557 juta ton kredit karbon terverifikasi di Indonesia untuk mendukung aksi iklim. "Kita harus bekerja sama untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus kita," pungkas Hashim.
Â
Advertisement