Menkeu Sri Mulyani Pamer Gaya Bersongket di Tengah Polemik PPN 12 Persen

Sri Mulyani melanjutkan, "Fighting against Hunger and Poverty tidak dapat terwujud bila terus terjadi peperangan dan tanpa perdamaian. Presiden @prabowo mendesak untuk tercapainya perdamaian di Gaza, Ukraina dan kawasan perang lainnya."

"Perdamaian yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.Kerjasama antar negara menjadi sangat penting. Rio De Janeiro - Brazil. 18 November 2024," tandasnya. Di antara komentar unggahan tersebut, beberapa warganet terlihat menyindir soal PPN 12 persen.

"PPN 12% apa kabar Bu ??? Naik dong pastinya !!! Gass terusss Bu sampe Rakyat kalo bisa sampe ngemis," sindir seorang pengguna, sementara yang lain berkomentar, "PPN apa kabar buk naik terus buk!"

"Apalagi bu setelah Ppn 12%? Terus saja rakyat yg sudah ga seberapa penghasilannya ini jadi sapi perah pajak pemerintah. Semua hal dipajaki. Di sisi lain kalian terus memanjakan para petinggi/pejabat negara yg sdh makmur kaya raya dg berbagai fasilitas tunjangan. Kami tdk protes sih KALAU hak2 dasar masy ditanggung negara sepenuhnya, pendidikan & kesehatan gratis, tidak ada korupsi. Bisa ga bu Mulyani @smindrawati," tuntut yang lain.

Kanal Bisnis Liputan6.com melaporkan, Kamis, 14 November 2024, ketentuan kenaikan PPN jadi 12 persen tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menkeu Sri menjelaskan, ada beberapa golongan yang memang bisa mendapatkan PPN lebih rendah dari 12 persen.

Bahkan, ada beberapa yang bisa dibebaskan tarif PPN-nya. "Ada tarif pajak yang boleh mendapatkan lima (persen), tujuh (persen), apalagi bisa dibebaskan atau dinol-kan," ungkapnya. Dengan adanya kenaikan tarif PPN jadi 12 persen, Bendahara Negara itu melihat perlu dijaganya kesehatan APBN.

Ini termasuk berfungsi untuk jadi bantalan saat ada krisis finansial global. Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan PPN 12 persen pada 2025, rangkum kanal Bisnis Liputan6.com, Selasa, 19 November 2024.

Kebijakan ini dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh, khususnya di tengah minimnya kenaikan upah. Menurut Said, kenaikan PPN akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat yang sudah tertekan.

"Kebijakan ini diprediksi akan menurunkan daya beli secara signifikan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai delapan persen," ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa.

Ia juga menyoroti potensi kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN yang lebih tinggi. Hal ini, katanya, akan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai sektor. Di sisi lain, kenaikan upah minimum yang diproyeksikan hanya 1--3 persen dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Lesunya daya beli akan memperburuk pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor," tambahnya.

Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana kenaikan PPN dan tidak menaikkan upah minimum sesuai tuntutan, KSPI bersama serikat buruh lain berencana menggelar mogok nasional. Aksi ini diperkirakan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

"Mogok nasional ini akan menghentikan produksi selama minimal dua hari antara 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," tegas Said.