Liputan6.com, Jakarta - Pada April mendatang, pembayaran dari kas publik Inggris kepada Sovereign Grant kerajaan akan mengalami peningkatan signifikan, dari 56 juta dolar menjadi 165 juta dolar atau setara Rp2,5 triliun. Keputusan ini menuai kritik tajam karena terjadi di tengah kesulitan anggaran yang dihadapi pemerintah Inggris dalam mendanai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Mengutip dari laman People, Selasa, 7 Januari 2024, Graham Smith, CEO Republic, sebuah organisasi yang mengadvokasi penghapusan monarki, menyebut peningkatan ini sebagai skandal. "Ini adalah uang publik, semua uang ini berasal dari pemerintah, pada saat pemerintah tidak dapat mendanai sekolah, rumah sakit, polisi dengan baik," ujar Graham, menyoroti ketimpangan alokasi anggaran.
Baca Juga
Istana Buckingham telah mengklarifikasi bahwa sebagian besar dana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk proyek renovasi besar senilai 462 juta dolar AS atau setara Rp7,4 triliun, yang diharapkan selesai pada tahun 2027. Namun, detail spesifik mengenai alokasi dana untuk renovasi ini masih belum diungkapkan.
Advertisement
Kontroversi semakin memanas setelah rilis film dokumenter The King, The Prince and Their Secret Millions pada bulan November, yang menyoroti pendapatan pribadi Raja Charles III dan Pangeran William dari Kadipaten Lancaster dan Kadipaten Cornwall. Film dokumenter tersebut mengungkapkan bahwa Kadipaten mengenakan biaya sewa kepada instansi publik seperti NHS dan angkatan bersenjata untuk pendapatan pribadi.
Kadipaten Lancaster dan Cornwall adalah portofolio tanah yang memberikan penghasilan kepada raja dan pewaris takhta. Tahun lalu, Kadipaten Lancaster menyumbang 34,3 juta dolar AS atau setara Rp553 miliar kepada Raja, sementara Kadipaten Cornwall memberikan 29,5 juta dolar AS atau setara Rp476 miliar kepada Pangeran William.Â
Â
Tuntutan Penghapusan Sistem Monarki dan Tanggapan Istana
Graham Smith menyatakan bahwa pada 2025, Republic akan meluncurkan kampanye untuk menghapus Kadipaten, dengan alasan bahwa aset tersebut seharusnya menjadi milik negara dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan publik. Namun, juru bicara Kadipaten Lancaster dan Kadipaten Cornwall menegaskan status pribadi masing-masing wilayah tersebut.
Mereka menyatakan bahwa Kadipaten membiayai dirinya sendiri tanpa menerima dana publik, serta mematuhi semua regulasi bisnis yang berlaku. Dalam pernyataan resmi, juru bicara Kadipaten Lancaster menjelaskan bahwa raja hanya menerima pendapatan, bukan modal, dari tanah seluas 44.748 hektar di Inggris dan Wales tersebut.
Sementara itu, Kadipaten Cornwall, yang dimiliki pewaris takhta, berfokus pada komitmen komersial dan lingkungan, dengan Pangeran William berencana melakukan transformasi besar-besaran untuk mencapai emisi nol pada akhir 2032. Pangeran William juga telah memilih untuk menggunakan pendapatan Kadipaten Cornwall untuk mendanai kegiatan publik dan amal, meskipun ia menuai kritik karena menolak mengungkapkan jumlah pajak yang dibayarkannya atas penghasilan tersebut. Â
Advertisement
Harta Warisan Raja Charles III dan Pangeran William
Sebelumnya diberitakan bahwa pundi-pundi uang Raja Charles III dan Pangeran William tampaknya bakal terus bertambah. Terungkap nilai fantastis potensi pendapatan harta warisan kerajaan dari penyewaan gedung berbagai layanan publik sebesar 50 juta poundsterling atau setara Rp1 triliun.
Hal ini terungkap dalam investigasi terbaru yang dilakukan oleh Dispatches dari Channel 4 dan Sunday Times yang dilansir dari The Sun, Senin, 4 November 2024. Kadipaten Lancaster yang dimiliki oleh Raja Charles dan Kadipaten Cornwall milik Pangeran William diketahui menambah pendapatan dengan menyewakan gedung atau tanah kepada lembaga-lembaga publik seperti rumah sakit, sekolah, dan bahkan penjara.
Salah satu contoh signifikan yaitu kontrak senilai 11 juta poundsterling yang setara Rp225 miliar selama 15 tahun antara Kadipaten Lancaster dan Yayasan NHS Guy dan St Thomas. Kontrak tersebut memungkinkan rumah sakit tersebut menggunakan gudang di pusat kota London untuk armada ambulansnya, dengan biaya sewa tahunan mencapai 829.348 poundsterling atau setara Rp16,9 miliar.
Â
Pembayaran Sewa Gedung
Walau pihak kadipaten menyatakan bahwa mereka senang bisa membantu, nilai sewa yang tinggi ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap anggaran layanan publik. Selain itu, penyelidikan juga menemukan Otoritas Pemadam Kebakaran Dorset dikenakan biaya awal 612.000 poundsterling atau setara Rp12,5 miliar untuk menyewa tanah selama 125 tahun untuk stasiun pemadam kebakaran baru.Â
Di Dartmoor, Dewan Daerah Devon membayar 300 poundsterling setahun (Rp6,1 juta) atau 15.000 poundsterling (Rp306 juta) selama sewa 50 tahun. Gedung digunakan untuk menggunakan stasiun pemadam kebakaran di Princetown.Â
Sementara itu, Kementerian Kehakiman membayar Duchy of Cornwall 1,5 juta poundsterling setahun untuk penggunaan penjara Dartmoor, berdasarkan kesepakatan 25 tahun yang dimulai pada 2022 dengan total nilai setidaknya 37,5 juta poundsterling atau sekitar Rp767,1 miliar.
Duchy of Cornwall ikut membuat kesepakatan pada tahun 2017 untuk membebankan biaya sewa kepada Dewan Daerah Devon setidaknya 319.000 poundsterling arau Rp6,5 miliar selama 21 tahun untuk hak penggunaan Sekolah Dasar Komunitas Princetown di Dartmoor. Tak hanya itu, enam sekolah negeri lainnya pun diketahui melakukan pembayaran kepada tanah milik pribadi Pangeran Wales, dengan total nilai hampir 600.000 poundsterling atau Rp12,2 miliar selama masa sewa mereka.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
Advertisement