Penulis Tere Liye Adukan Penjualan Buku Bajakan via Lapor Mas Wapres, Sebulan Lebih Belum Ada Juga Ditanggapi

Jika tidak, ia menyarankan agar program yang diresmikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 11 November 2024 tersebut dihentikan saja karena hanya dianggap sebagai ajang pencitraan belaka. "Ayo, tolong dicek lagi itu laporan per 4 Desember. Atau mending kalian tutup saja program pencitraan ini. Basi!" tutupnya.

Tere Liye sudah menulis lebih dari 100 buku yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, puisi sampai buku anak bergambar sejak 2005 sampai sekarang. Beberapa novel karya pemilik nama asli Darwis ini pernah difilmkan dan sukses meraih banyak penonton, seperti 'Hafalan Shalat Delisa', 'Bidadari-Bidadari Surga', dan 'Rembulan Tenggelam di Wajahmu'.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pembukaan layanan pengaduan untuk masyarakat di Istana Wakil Presiden Jakarta mulai Senin, 11 November 2024. Program yang dinamai Lapor Mas Wapres bisa diakses dengan datang langsung ke Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih Nomor 14 Jakarta Pusat, Senin--Jumat, pada pukul 08.00-14.00 WIB atau melalui WhatsApp di nomor 081117042207.

Program tersebut direspons sejumlah pihak. Salah satunya Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) yang menyatakan sah-sah saja apabila Gibran ingin membuka layanan tersebut.

Menurut Hensat, jika dijalankan dengan baik, layanan itu bisa memudahkan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan rakyat oleh jajaran kepresidenan dan kabinetnya. Meski begitu, Hensat menilai putra sulung Jokowi itu seharusnya juga berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Hensat menilai layanan seperti ini kebanyakan dibuat oleh pejabat selevel wali kota, bukan setingkat wakil presiden.

"Jangan jadikan ini nostalgia, karena sesungguhnya layanan ini merupakan kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat setingkat wali kota. Oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu apakah Gibran sudah berkoordinasi dengan Presiden soal layanan ini," kata Hensat dalam keterangan tertulis, Selasa 12 November 2024, dikutip dari kanal News Liputan6.com.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyebut, layanan aduan masyarakat seperti ini bukanlah sesuatu baru. Dia pun mengingatkan beberapa hal kepada Gibran terkait dengan layanan tersebut, salah satunya konsistensi menjalankan layanan aduan tersebut.

Dia berharap, jangan sampai layanan itu hanya untuk mencari perhatian masyarakat di awal Gibran menjabat wakil presiden. "Ini soal konsistensi, jangan istilahnya 'anget-anget tahi ayam'. Jangan sampai program ini hanya hype di awal aja, setelahnya tidak dilanjutkan," kata Hensat.

Hensat juga  berharap layanan Lapor Mas Wapres itu tidak hanya sekadar menampung aduan masyarakat. "Dia harus serius, dalam arti jangan sampai layanan aduan itu jadi 'PHP' (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana," ujar Hensat.

Ia juga berharap tidak akan ada drama dalam layanan aduan yang dibuka Gibran itu. Dalam artian, layanan itu tak hanya menampung, tetapi juga langsung menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat seluruh Indonesia.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengapresiasi layanan Lapor Mas Wapres. Prasetyo mengatakan layanan pengaduan tersebut merupakan ide dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. "Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres (idenya)," ujar Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

Meski tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan Prabowo tetap mendukung layanan tersebut. Dia mengatakan layanan itu menjadi bentuk komitmen bersama-sama di pemerintahan Prabowo.

"Kalau secara langsung (arahan) tidak ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik," ucap dia. Prasetyo mengatakan pemerintah ingin mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.