Angga Yuniar

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapat dukungan penuh dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ridwan Kamil dan Suswono tampil kompak mengenakan baju koko dibalut dengan kain berwarna oranye di lehernya. Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat memberi keterangan terkait nama pasangan Ridwan Kamil-Suswono adalah RIDO.

Kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno di kantor KPU DKI Jakarta disambut meriah pendukungnya dan sejumlah tokoh dari PDIP. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno resmi mendaftarkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keduanya tampil mengenakan pakaian khas betawi lengkap dengan selendang atau cukin disampirkan ke lehernya dan peci hitam.

Partai Demokrat resmi memberikan rekomendasi kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. Surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY berharap kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono agar bisa mewujudkan impiannya untuk memajukan Jakarta.

Menyambut masa pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kantor KPU Provinsi Jakarta dihiasi beragam ornamen khas Betawi. Terdapat rumah tradisional Betawi yang didominasi warna hijau dan kuning di area kantor KPU Provinsi Jakarta. Ada pula dua ondel-ondel Betawi dan hiasan kembang kelapa dengan warna senada seakan menyambut para tamu. Seperti diketahui, masa pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Secara resmi, PDIP mengumumkan 60 bakal calon kepala daerah. Pengumuman dibarengi dengan penyerahan surat rekomendasi partai untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Para calon kepala daerah tersebut terdiri, enam bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 38 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 16 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota.

Bank Indonesia mengeluarkan data berdasarkan survei konsumen bahwa daya beli masyarakat khususnya kelompok kelas menengah menurun. Penurunan daya beli dipengaruhi sejumlah faktor yaitu deflasi tiga bulan berturut-turut, menurunnya kinerja industri manufaktur serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berimbas pada melemahnya permintaan.

Berbagai elemen dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di depan gedung MPR, DPR, dan DPD RI. Unjuk rasa terkait sikap DPR RI terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hingga pukul 19.00 WIB, petugas kepolisian terus berusaha membubarkan aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa ‘Peringatan Darurat’ di depan gedung MPR, DPR, dan DPD RI berujung ricuh. Pengunjuk rasa berupaya merangsek ke dalam dengan menjebol pagar gedung DPR RI. Aksi unjuk rasa dipicu sikap DPR RI yang mencoba membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi UU Pilkada.

Massa dari berbagai elemen terus berdatangan melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di depan gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta. Aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Pengunjuk rasa mendesak DPR untuk tidak merubah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024. Massa aksi mendesak pemerintah dan DPR menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Reza Rahadian menjadi salah satu figur publik yang terlihat hadir dalam aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Reza mengaku keputusan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa menolak Revisi UU Pilkada karena merasa resah. Saat orasi, Reza mengaku marah melihat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur bakal dianulir DPR RI.

Hari ini, Kamis (22/8/2024), ribuan orang dari berbagai elemen dan organisasi berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa menuntut para anggota DPR untuk tidak merubah dan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy (kedua kanan depan) saat menggelar rapat tingkat menteri di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta. Rapat dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmad Dasuki dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Rapat tingkat menteri tersebut membahas pencegahan dan penanganan pornografi.