Fachrur Rozie

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti mengungkit adanya mantan Ketua KPK yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan.

Poengky menyebut, kalahnya KPK dalam gugatan praperadilan tersangka korupsi harus menjadi bahan evaluasi serius. Dia bahkan menduga adanya penguasaan hukum yang tidak menyeluruh.

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti menyoroti perlunya lembaga antirasuah melakukan pengawasan usai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pertanyaan Komisi III DPR RI terkait urgensi Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke depan, dan rencana penggunaan strategi lain penuntasan kasus korupsi seperti yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum diketahui perihal materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Paman Birin. Hanya saja dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi sejumlah proyek di Kalsel.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kemudian membuka tahapan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah Capim dan Cadewas KPK dengan sebait pantun.

KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi suap proyek jalur kereta api di DJKA Kemenhub. Tersangka merupakan pejabat BPK.

Tidak menutup kemungkinan Penyidik KPK akan kembali meminta keterangan terhadap saksi David Glen terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Abdul Gani.

DPR melalui Komisi III DPR membuka kritik saran selama proses seleksi capim dan Dewas KPK.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (Capim) KPK dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

Tak hanya menteri dan wamen Kabinet Merah Putih, utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus Presiden Prabowo yang belum lama ini dilantik juga masih banyak yang belum lapor LHKPN ke KPK.

KPK meminta masyarakat untuk memantau kegiatan bansos di pilkada. Jika ada pihak yang berani melakukannya, tentu bisa dilaporkan kepada pihak berwenang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjemput paksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 Anwar Sadad jika tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022.

Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 4 hingga 8 November 2024 dan menyasar proyek-proyek yang termasuk dalam Daftar Kegiatan Strategis Provinsi Gorontalo berdasarkan keputusan gubernur.

KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, namun belum memberikan keterangan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan peran mereka dalam perkara korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, masih meyakini Paman Birin masih berada di Indonesia.

Soesilo juga membantah pernyataan KPK jika Sahbirin Noor tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Kalsel usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Hakim MA menyunat pidana penjara Maming semula dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Imbauan tersebut ditujukan kepada para pejabat menteri dan wakil menteri yang belum pernah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN.

KPK menyarankan agar seluruh pihak bekerja secara profesional dan prosedural tanpa adanya intervensi.

Pengusutan kasus pertemuan antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dengan mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto masih terus didalami oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.

KPK tengah melaksanakan penyidikan terkait proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI Persero. KPK menaksir, proyek tersebut merugikan keuangan negara mencapai Rp120 miliar.

Pahala menjelaskan pemeriksaannya juga seputar prosedur pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin lantaran sisi yudikatif masih bisa diintervensi pihak luar

Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah mengagendakan pemanggilan terhadap dua pegawai KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut pada Senin, 28 Oktober 2024.

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum yang berlaku dan sesuai tata kelola.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memastikan kerja kedeputian penindakan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Yudi berharap KPK juga dapat menurunkan investigator terbaik dalam mendalami skandal denda impor beras.