Fachrur Rozie

Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mirwazi, mengungkapkan adanya ego sektoral yang kerap terjadi di KPK, sehingga memicu miskomunikasi antara Dewas dan Pimpinan KPK.

Kemungkinan penetapan tersangka korporasi terbuka.

Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mirwazi, menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewajiban izin Dewas untuk penyadapan di KPK.

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengulas perlunya rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam upaya pencegahan praktik korupsi.

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku siap menghapus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasa dilakukan lembaga antirasuah.

DPR RI menyinggung calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo yang pernah membebaskan terdakwa kasus korupsi.

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo mengulas praktik rasuah yang sudah terjadi sejak lama dan hingga kini tidak kunjung tuntas

Ida menyebut, pimpinan yang terbukti melanggar kode etik pun sebaiknya tidak lagi diperbolehkan memimpin lembaga lainnya dengan kurun waktu selama 10 tahun ke depan.

Dia menyebut, penggunaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sudah semestinya sangat ketat dan bisa terlaksana jika disertai adanya niat jahat atau mens rea dari pelaku korupsi tersebut.

Komisi III DPR RI mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon dewan pengawas, Senin 18 November 2024.