7 Fakta Terkait KPK Tangkap Buron Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos di Singapura
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Paulus Tannos di Singapura. Paulus Tannos adalah buron dari kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau korupsi e-KTP.
Menkum Supratman Yakin Bisa Segera Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura
Menkum Supratman Andi Agtas menyampaikan batas waktu melengkapi dokumen untuk ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos yakni hingga 3 Maret 2025 dari Singapura ke Indonesia.
Mantan Penyidik KPK Beberkan Kronologis Pencarian Buron Paulus Tannos
Buro kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos saat ini masih ditahan di Singapura oleh otoritas setempat. Pemerintah memiliki waktu paling lambat 45 hari untuk memulangkan Tannos dan diproses hukum di Indonesia.
Tertangkapnya Paulus Tannos Diharapkan Bisa Buka Kotak Pandora Kasus E-KTP
Yudi mengatakan dengan tertangkapnya Paulus Tannos menjadi bukti perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura benar-benar telah terlaksana dan menjadi hal yang pertama kalinya terjadi.
KPK Diminta Gerak Cepat Urus Ekstradisi Paulus Tannos Sebab Waktu Penahanan Hanya 45 Hari
Yudi mewanti sejumlah dalil yang bisa digunakan Paulus Tannos seperti tidak lagi warga negara Indonesia dan ancaman keselamatan diri jika dibawa ke Indonesia.
Kejagung Siap Bantu KPK untuk Ekstradisi Buronan Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tannos
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos.
Pulangkan Paulus Tannos, KPK Masih Berupaya Penuhi Syarat Ekstradisi
Semua instansi terkait terus berkoordinasi untuk memastikan Paulus Tannos (PT) bisa dipulangkan ke Indonesia.
Citra Positif KPK Melesat di Survei, Pengamat: Kejaksaan Sebenarnya Lebih Terlihat
Menurut Ray, jika dilihat dari rekam penegakan hukum dan penanganan perkara, Kejaksaan jauh lebih terlihat ketimbang KPK.
Pakar Hukum Soal Survei Citra Positif KPK: Selama Ini Hanya Berani Tangani Kasus Kecil
KPK lembaga yang dulu dicitrakan sebagai trigger mechanism dalam penanganan korupsi, akan tetapi kasus yang ditangani kasus kecil. Mudzakir mempertanyakan KPK apakah berani ke depannya menangani kasus-kasus besar.
Citra KPK Naik di Survei, Pengamat: Justru Kinerja Dipertanyakan, Banyak Kasus Mangkrak
Suparji mempertanyakan ihwal citra positif KPK yang mengalami kenaikan, semula 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.