Sukses

Aries Setiawan

Aries Setiawan

Delapan hakim MK yang hadir tersebut ialah Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.  (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Rajut

Presidential Threshold Dihapus, Angin Segar Demokrasi Indonesia

Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025). (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Peristiwa

PBNU Ingin Ikut Terlibat di Program Makan Bergizi Gratis, Siap Berdayakan UMKM

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis milik Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). (Dok. Istimewa)
Peristiwa

PAN: Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Akan Perburuk Citra Prabowo

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen ke barang mewah tidak membawa dampak buruk ke pemerintah Prabowo Subianto.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025). (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Peristiwa

Polemik PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, PBNU: Mestinya Dulu Rakyat Diajak Ngomong

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menanggapi soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan kepada 31 personelnya usai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Upacara PTDH dipimpin Kapolda Metro Jaya. (Foto: Dokumen Humas Polda Metro)
Peristiwa

31 Anggota Polda Metro Jaya Dipecat, Ada yang Terlibat LGBT

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan kepada 31 personelnya usai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan profesi Polri.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Peristiwa

Top 3 News: Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, PDIP Tantang KPK Tindak Tanpa Pandang Bulu

Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi lima nama tokoh dunia yang dianggap paling korup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Itulah top 3 news hari ini.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay. (Foto: Media PAN)
Politik

Bersyukur Presidential Threshold Dihapus, PAN Mimpi Calonkan Kader Jadi Capres

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Fransiskus Taslim (tengah) dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (30/8/24) (Istimewa)
Politik

NasDem: Tidak Terbayang Pilpres Tanpa Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
(Ilustrasi)
Peristiwa

Profil AKBP Malvino, Penyidik Berprestasi yang Dipecat gara-gara Peras Penonton DWP 2024

Mantan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia dipecat karena kasus pemerasan terhadap pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kamis (2/1/2025). Rapat dengar pendapat digelar untuk membahas penyelengaraan haji tahun 2025. (Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra)
Peristiwa

Komisi VIII: Biaya Haji Bisa Dirasionalisasi di Bawah Rp90 Juta

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk membahas komponen biaya kesehatan penyelengaraan haji tahun 2025.