Boy Leonard

Pemerintah menargetkan tahun 2020 nanti, 10 kota di Indonesia sudah lengkap terdaftar dan terstruktur melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan diprioritaskan program ini, dapat membantu dalam perencanaan pembangunan secara nasional ke depannya.

Pemerintah melakukan Reforma Agraria (RA) dengan penataan aset dan akses pada tanah. Salah satu kegiatanya adalah Konsolidasi Tanah di Provinsi Lampung yang sudah ada di klaster perkebunan kakao di Desa Mulyo Sari.

Menciptakan perumahan layak huni di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah berikan stimulan berupa bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi para pengembang MBR. Alokasi anggaran bantuan PSU tahun 2020 naik menjadi Rp202 miliar.

Isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Balikpapan, berdampak pada peningkatan pajak daerah. Selain itu, realisasi penerimaan pajak didongkrak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB). Kemudian, diikuti oleh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak

Tercatat 80 peserta sayembara desain Ibu Kota Negara (IKN) turut hadir langsung melihat kondisi di lapangan. Ada 11 poin catatan penting yang disampaikan oleh Menteri PUPR kepada Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN kepada seluruh peserta yang ber

Rencana pemerintah lepaskan sebagian lahan ke individu bukan pengembang. Tujuannya untuk kembangkan investasi di ibu kota negara baru. Hal ini pun siap didukung oleh APINDO Kaltim dalam akomodir investasi ke wilayah Kaltim.

Bantuan Hunian Tetap (Huntap) Korban Gempa Sulteng ditargetkan harus selesai pada Akhir 2020. Huntap ini berkonsep rumah tumbuh, nantinya merekapun bisa menempati Huntap yang telah disediakan pemerintah.

Pengendalian transaksi lahan di Ibu Kota Negara (IKN) baru dilakukan pemerintah daerah setempat dengan penerbitan Peraturan Bupati no 22 tahun 2019.

Wilayah yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara baru harus segera menyelesaikan persoalan batas-batas daerah pada tahun 2020 sebelum pembangunan ibu kota negara baru di mulai. Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah (PPOD) Setdaprov Kaltim Deni Sutri

Dukung pengembangan kota-kota di luar Pulau Jawa, pemerintah akan kembangkan kota metropolitan di enam kota, yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar, termasuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.