Galuh Garmabrata

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap sebenarnya para pengusaha tak keberatan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 5 persen.

Mengacu pada UU Cipta Kerja junto PP No. 36 Tahun 2021, sebenarnya yang memiliki kewenangan menetapkan UMP adalah Gubernur.

Kemnaker menilai kurang tepat surat yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyurati Menteri Tenaga Kerja soal UMP 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan UMP 2022.

Anies Baswedan menyebut PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di mana Pemda wajib berpedoman pada pemerintah pusat.

Anies Baswedan mengklaim pihaknya menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.

Anies Baswedan mengatakan, dirinya sudah menyurati Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah formula penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kemnake telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 rata-rata 1,09 persen di 2022.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan Lapangan Ingub Muara Angke di Jalan Dermaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (26/11/2021) malam.

Sekelompok buruh kembali akan menggelar aksi demostrasi menolak penetapan upah minimum.