Marifka Wahyu Hidayat

Petugas berhasil menggagalkan 2 kali upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Pangkalpinang dalam kurun waktu sebulan tepatnya pada Oktober 2024. Kedua tersangka menggunakan motif serupa, yakni menjenguk suami.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil. Sebab, tugas BSK Kumham adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University Tahun 2024.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) mencatatkan kinerja positif dalam Laporan Keuangan Kuartal III 2024 dengan laba bersih sebesar Rp 161,22 miliar. Pertumbuhan laba ini ditopang oleh kinerja operasional yang inovatif.

Untuk mengawasi seluruh aspek selama pelaksanaan SKD, Kanwil Kemenkumham Babel bekerjasama dengan Ombudsman dan kepolisian. Pihaknya juga membentuk panitia wilayah yang nantinya akan berkoordinasi dengan panitia pusat dan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang melaui amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

IKPA merupakan salah satu penilaian reformasi birokrasi suatu instansi. Maka dari itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mematuhi standar yang ditentukan.

Total penghuni tahanan di lapas, rutan dan LPKA pada Kanwil Kemenkumham Babel hingga 14 Oktober 2024 mencapai 2.808 orang. Jumlah tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 1.364 orang.

Langkah ini dilakukan dalam rangka memperkuat komitmen untuk menjaga integritas dan keamanan di lingkungan Lapas Pangkalpinang.

Kegiatan harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.