Marifka Wahyu Hidayat

Yayasan Borneo Nature Indonesia (YBNI) mendapatkan Anugerah Konservasi Alam dengan Kategori Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut diberikan saat puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2024.

Dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 milik Kementerian Kesehatan menerangkan jika PNS, TNI, Polri, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi pekerjaaan dengan prevalensi obesitas tertinggi.

Pihaknya akan melakukan kegiatan strategis di tahun 2025 dari berbagai bidang layanan. Hal itu meliputi penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen.

Mengkonsumsi pangan lokal masih menjadi salah satu andalan masyarakat Dayak untuk mampu bertahan di tengah menguatnya isu krisis iklim. Untuk dapat menjaga budaya pangan lokal, JPIC (Justice, Peace, and Integrity of Creation) Kalimantan, mencoba mengangkatnya melalui Pagelaran Budaya Bakesah Lewu Itah (bercerita tentang kampung Dayak).

Mereka menargetkan untuk meriah medali. Kegiatan olahraga semacam ini juga dapat memberikan dampak positif dan motivasi bagi pegawai lainnya untuk terus berprestasi.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus bergulir. Hal ini sebagai penyegaran organisasi agar lebih baik.

Menkumham berharap bahwa ada standarisasi makanan yang harus dipenuhi masing-masing lapas. Sehingga nantinya tidak ada lagi isu makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh WBP.

Karya tulis, jurnal, skripsi, buku yang dilahirkan dari kaum intelektual harus dilindungi secara hukum agar tidak terjadinya plagiarisme.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Paten menjadi harapan bagi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Nantinya masyarakat yang berkarya di bidang penelitian dan pengembangan dapat mencapai hasil yang maksimal jika didukung dengan landasan hukum yang kuat.

Sebanyak 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan dinonaktifkan. Hal itu terkait majunya mereka dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung secara serentak.