nofie tessar

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka diskusi dengan serikat buruh terkait rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dan diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2024.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak keras dorongan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia.

Di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah, keberadaan industri tembakau menjadi penolong bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, ada sekitar 5.250 orang pekerja yang menggantungkan nasibnya di industri ini.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman

Pendekatan dalam merumuskan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dinilai mempunyai kesamaan.

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan industri tembakau, termasuk petani, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan tersebut.

Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya, seperti aturan kemasan rokok polos tanpa merek.

Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menolak rencana larangan penayangan konten yang menampilkan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi, termasuk di layanan streaming, serta rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.

Pelaku industri tembakau memberikan sambutan positif atas keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2025.

Saham GGRM telah menarik perhatian banyak investor karena stabilitas dan pertumbuhannya.