nofie tessar

Konsumen mungkin akan membeli produk dengan harga lebih rendah yang bisa berujung pada peningkatan konsumsi rokok jika kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan

Selama ini produk tembakau menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi periklanan

Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu diperhatikan dengan seksama.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal rencana penerapan kemasan rokok polos. Kebijakan ini dinilai dapat menghambat perdagangan dan mengurangi hak pemegang merek.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok akan jadi beban tambahan industri hasil tembakau.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mendorong implementasi kemasan rokok polos tanpa merek terus mendapatkan kritik. Beleid ini dianggap diskriminatif dan kontradiktif terhadap amanat Undang-Undang (UU) serta konstitusi.

Nebeng merupakan bagian dari bahasa gaul yang digunakan dalam konteks informal dan santai.

Aturan standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam RPMK, hingga kebijakan dalam PP 28/2024 tentang zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau dari satuan pendidikan dan tempat bermain akan mengancam industri hasil tembakau.

Indonesia juga akan menyumbang satu nama sebagai triliuner dunia. Dia adalah Prajogo Pangestu pemilik dari Barito Pacific.

Polemik kemasan rokok polos tanpa merek menuai tanggapan dari berbagai macam pihak.