Merasa Dirugikan, Gatot Nurmantyo Gugat Ketentuan Presidential Threshold
Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 70/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Gatot Nurmantyo yang diwakili kuasa hukum Refly Harun.
2 Anggota DPD Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Ini Alasannya
Menurut para Pemohon, norma tersebut mengabaikan hak konstitusional untuk mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon presiden dalam Pilpres.
Top 3: Deretan MPV di Bawah Rp 100 Juta dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Mobil MPV masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Bagi Anda yang sedang mencari MPV dengan budget terbatas, artikel "Deretan MPV di Bawah Rp 100 Jutaan" bisa memberikan informasi yang membantu pencarian Anda.
Persoalkan Batas Waktu Hak Milik dalam UU Hak Cipta, PT Musica Studios Ajukan JR
Pemohon pada intinya mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus.
Polemik Hukuman Mati, Pakar Sebut Tuntutan dan Vonis Harus Sesuai Dakwaan
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah menyebut tuntutan dan putusan dalam suatu perkara sejatinya harus sesuai dengan dakwaan tim jaksa penuntut umum.
2 Anggota DPD Persoalkan Sistem Presidential Threshold ke MK
Menurutnya, segenap bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.
Ikuti Nasihat Hakim Konstitusi, Materi Pengujian UU Polri Diperbaiki Pemohon
Sedangkan mengenai alasan-alasan permohonan dalam posita, tidak mengalami perubahan.
HEADLINE: MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Bukti Buruknya Proses Pembuatan Undang-Undang?
MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Namun MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama proses perbaikan dengan tenggang waktu maksimal 2 tahun.
Apindo: Revisi UU Cipta Kerja Tak Berdampak Serius
Dengan adanya putusan MK yang meminta Pemerintah merevisi UU Cipta Kerja akan menimbulkan persepsi yang multitafsir di kalangan masyarakat.
AHY: Putusan MK soal UU Cipta Kerja Sejalan dengan Demokrat, Memang Ada Masalah
Menurut dia, putusan MK ini dapat menjadi momentum baik bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja.