Sukses

Rio Pangkerego

Rio Pangkerego

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman didampingi sejumlah Hakim Konstitusi memimpin sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon. (Lputan6.com/Johan Tallo)
Peristiwa

Merasa Dirugikan, Gatot Nurmantyo Gugat Ketentuan Presidential Threshold

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 70/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Gatot Nurmantyo yang diwakili kuasa hukum Refly Harun.
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Peristiwa

2 Anggota DPD Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Ini Alasannya

Menurut para Pemohon, norma tersebut mengabaikan hak konstitusional untuk mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon presiden dalam Pilpres.
Penjual dan calon pembeli tengah mengecek kondisi mobil di showroom penjualan mobil bekas di kawasan Depok, Rabu (1/7/2015). Menjelang Lebaran, tingkat penjualan mobil bekas hanya meningkat sekitar 10-15%. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Oto News

Top 3: Deretan MPV di Bawah Rp 100 Juta dan Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Mobil MPV masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Bagi Anda yang sedang mencari MPV dengan budget terbatas, artikel "Deretan MPV di Bawah Rp 100 Jutaan" bisa memberikan informasi yang membantu pencarian Anda.
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Peristiwa

Persoalkan Batas Waktu Hak Milik dalam UU Hak Cipta, PT Musica Studios Ajukan JR

Pemohon pada intinya mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus.
Ilustrasi. Palu sidang (Pixabay)
Peristiwa

Polemik Hukuman Mati, Pakar Sebut Tuntutan dan Vonis Harus Sesuai Dakwaan

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah menyebut tuntutan dan putusan dalam suatu perkara sejatinya harus sesuai dengan dakwaan tim jaksa penuntut umum.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)
Peristiwa

2 Anggota DPD Persoalkan Sistem Presidential Threshold ke MK

Menurutnya, segenap bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)
Peristiwa

Ikuti Nasihat Hakim Konstitusi, Materi Pengujian UU Polri Diperbaiki Pemohon

Sedangkan mengenai alasan-alasan permohonan dalam posita, tidak mengalami perubahan.
Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2020). Dalam aksinya massa buruh menuntut dibatalkannya UU No.21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)
Rajut

HEADLINE: MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Bukti Buruknya Proses Pembuatan Undang-Undang?

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Namun MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama proses perbaikan dengan tenggang waktu maksimal 2 tahun.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)
Bisnis

Apindo: Revisi UU Cipta Kerja Tak Berdampak Serius

Dengan adanya putusan MK yang meminta Pemerintah merevisi UU Cipta Kerja akan menimbulkan persepsi yang multitafsir di kalangan masyarakat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan penghargaan kepada 35 pendiri dan fungsionaris senior partainya. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Peristiwa

AHY: Putusan MK soal UU Cipta Kerja Sejalan dengan Demokrat, Memang Ada Masalah

Menurut dia, putusan MK ini dapat menjadi momentum baik bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi dan memperbaiki materi UU Cipta Kerja.