Rio Pangkerego

Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

Dua hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Arief Hidayat berpendapat Omnibus Law bisa dipraktikkan di Indonesia.

Dalam putusannya, Anwar menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu dua tahun.

Menurut Pemohon, Pasal 85 UU Transfer Dana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Mahfud pun tidak memungkiri keterlibatan masyarakat berupa masukan dan pendapat tetap dibutuhkan dalam proses pembentukan sebuah undang-undang.

Sidang permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 46/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Heru Susetyo yang berprofesi sebagai peneliti.

Menurut Oce, putusan MK menegaskan beberapa prinsip. Pertama, pembentukan lembaga penyelenggara jaminan sosial haruslah dengan Undang-Undang.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam ceramahnya mengatakan, perkara yang bolak-balik menghambat asas cepat dan berbiaya ringan dalam peradilan pidana.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan baru kali ini kesembilan hakim berkumpul dalam satu acara yang sama.

Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.