Pemilu Serentak Digugat ke MK, Pemerintah Tidak Menghadirkan Ahli di Sidang
Kahfi mengungkapkan, terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu.
Fakta Menarik Ahmad Affandy, Pemeran Utama Sinetron Brama Kumbara
Sinetron Brama Kumbara merupakan sinetron kolosal yang tayang pada tahun 2013. Peran Brama Kumbara ini sendiri diperankan oleh Ahmad Affandy.
Hakim Konstitusi: Kuasa Hukum di Persidangan MK Tidak Harus Advokat
Pemohon bisa meminta siapa pun menjadi kuasa hukum yang mendampinginya di pengadilan selama yang diminta memahami hukum acara di MK.
Ketika Ahli dari Korsel dan Thailand Bahas Legalisasi Ganja di Sidang MK
Sung Seok mengatakan, hal ini diperbolehkan karena telah mengacu kepada yang telah ditentukan WHO dengan hasil riset dari para ahli seluruh dunia.
Pemerintah Sebut Tak Ada Pelanggaran Undang-undang soal Fungsi Organisasi Dewan Pers
Usman mengatakan, Dewan Pers tidak dapat ditafsirkan sebagai badan yang menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.
Eks Dokter Ajukan Uji Materi Permendikbud, MK Ingatkan Kewenangan Lembaganya
Manahan MP Sitompul mengatakan kewenangan MK adalah menguji undang-undang atau peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, bukan peraturan menteri.
Hakim MK Pertanyakan Keseriusan Pemerintah dan DPR soal Finalisasi RUU KUHP
Perlu ada finalisasi RUU KUHP untuk memberikan kepastian terkait Pasal 420 dan Pasal 423 yang menjadi rujukan keterangan DPR dalam penuntasan perkara ini.
MK Tolak Uji Materil 18 Pasal UU Pemilu Terkait Pencalonan Presiden
Para Pemohon dinilai lebih banyak merujuk pada Putusan MK Nomor 102/PUU-VIII/2009 dibandingkan menguraikan pertentangan norma yang diuji.
Top 3 News: Keputusan MK Tetapkan Masa Jabatan Maksimal Kades 3 Periode
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa yakni tiga periode.
MK Hadirkan Teknologi Smart Board Mini Court Room untuk Jangkau Pencari Keadilan
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan FH UII guna mewujudkan kontribusi konkret MK bagi pencari keadilan.