Rio Pangkerego

Beni Sukadis memandang bisa saja terjadi kekosongan hukum jika Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) ditunda.

Dengan UU Pemilu yang sekarang, para Pemohon berpotensi kehilangan peluang untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Pemohon juga memperbaiki poin kedudukan hukum Pemohon dengan penjabaran mengenai hak-hak konstitusional yang diberikan UUD 1945.

Pemohon merupakan dua Mahasiswa Fakultas Hukum UKI yang menguji Pasal 288 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP.

Terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, pihaknya telah menambahkan kartu anggota wartawan dan kartu anggota organisasi pers dari Para Pemohon.

Empat hakim konstitusi itu yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 40/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Janteri.

Para pemohon merasa dirugikan karena terhalangnya organisasi pers yang berbadan hukum, perusahaan pers berbadan hukum serta wartawan organisasi pers untuk membentuk dewan pers yang independen,

Taufik juga menyampaikan telah ada usulan untuk melakukan revisi UU Narkotika terkait kebijakan penggunaan ganja untuk pelayanan Kesehatan ini.

Penolakan oleh pemohon III dan masyarakat tersebut terjadi di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi.