Shinta NM Sinaga

Para koruptor dapat mengembalikan uang rakyat dengan diam-diam agar tak diketahui. Presiden Prabowo Subianto tak mempersoalkannya, asalkan mereka mengembalikan uang rakyat yang dicuri.

Kelompok relawan Projo siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya, PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution sebagai kader partai.

Mary Jane, terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, dipulangkan ke negara asal via Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sedangkan 5 terpidana mati kasus Bali Nine dipulangkan ke Australia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Pemerintah memastikan kenaikan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah dan jasa premium berlaku mulai 1 Januari 2025. Barang-barang kebutuhan masyarakat, PPN-nya diberikan fasilitas bahkan tidak dikenakan tarif alias nol persen.

Wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD mengemuka. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem pilkada dari pemilu langsung ke pemilihan oleh DPRD.

Kisruh dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh PMI. Jusuf Kalla atau JK dan Agung Laksono sama-sama mengeklaim terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan 2 munas berbeda.

Paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno hampir dipastikan memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dengan 1 putaran. Sebab, hingga batas akhir, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi.

Presiden ke-7 RI Jokowi tak lagi berada di bawah naungan PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan status keanggotaan PDIP Jokowi termasuk keluarganya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Pembangunan di IKN Nusantara di Kalimantan Tmur, terus bergulir. Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono bahkan mengusulkan penambahan anggaran untuk 2025.

Terhitung 3 hingga 6 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK telah menerima 115 permohonan atau gugatan sengketa Pilkada 2024. Ada tambahan 84 permohonan pada 9 Desember 2024.