Zainul Arifin

Para petani cengkeh secara bersama-sama menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), di mana kedua kebijakan tersebut memuat aturan zonasi larangan penjualan dan pembatasan iklan produk tembakau hingga kemasan rokok polos tanpa merek.

Para petani di Jawa Tengah menilai aturan seperti kemasan rokok polos tanpa merek bukan lagi digunakan sebagai pengendalian terhadap produk tembakau, melainkan sebagai cara untuk mematikan industri dan petani tembakau.

Dua kali kejadian kucing mati massal diduga karena diracun di Kota Malang membutuhkan perhatian dan solusi dari pemerintah kota setempat agar tidak terus berulang.

Peristiwa kucing mati massal diduga diracun di Kota Malang ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) secara tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo menuturkan, regulasi yang menekan industri tembakau jadi penyebab petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera.

Petani tembakau menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek akan memperlemah daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik dan internasional.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani memastikan, cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tidak akan naik pada 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pihaknya melibatkan Apindo terkait kebijakan baru rokok, dan sedang dalam proses finalisasi.

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan industri tembakau, termasuk petani, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan tersebut.