Dari pantauan SCTV, Jumat (30/9), mereka telah mengosongkan salah satu ruangan di kantor tersebut. Ruangan itu akan digunakan untuk melayani masyarakat miskin yang tinggal di Jakpus yang akan mencairkan dana kompensasi BBM. Tercatat 18.397 kepala keluarga mendapatkan subsidi dengan total anggaran sebanyak Rp 5.519.100.000.
Pencairan dana kompensasi BBM juga dilakukan di Kantor Pos Cikini dan Kantor Pos Perunggu. Di sana, warga yang ingin mencairkan dana kompensasi BBM cukup datang dengan membawa kartu. Petugas akan terlebih dahulu mengecek keaslian kartu dengan menggunakan beberapa alat. Di antaranya sinar ultra violet dan decoder.
Meski demikian, tak tampak persiapan yang khusus di kantor pos itu. Peralatan yang akan digunakan untuk mengecek keaslian kartu kompensasi BBM juga belum terlihat. Menurut salah satu karyawan PT Pos Cikini, peralatan administrasi pencairan dana kompensasi BBM tersebut baru dipersiapkan nanti malam hingga besok pagi.
Advertisement
Menurut rencana sebanyak 22 dari 36 anggota Kabinet Indonesia Bersatu berkunjung ke beberapa kantor pos di Indonesia. Mereka akan membagikan subsidi langsung berupa uang tunai kepada warga miskin.
Untuk di Jakarta Barat tercatat 20.882 warga miskin mendapat subsidi, sedangkan Jakarta Selatan sebanyak 8.564 orang. Keluarga miskin di Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang mendapat kompensasi BBM masing-masing 26.618 dan 26.776. Adapun total dana yang dikeluarkan pemerintah untuk Provinsi Jakarta sebesar Rp 30.365.700.000.
Sementara itu, puluhan ibu rumah tangga berunjuk rasa di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Lampung. Selain menuntut kejelasan penyaluran dana kompensasi BBM, demonstran juga menilai pemerintah tidak serius menjalankan program subsidi untuk membantu meringankan beban rakyat miskin tersebut.
Dari pemantauan SCTV, pengunjuk rasa membawa berbagai alat dapur. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan terancamnya perekonomian warga miskin akibat kenaikan harga BBM. Sementara dalam orasinya, mereka mengatakan masih banyak warga golongan ekonomi ke bawah yang belum terdata dan mendapat kartu kompensasi BBM.
Lantaran itulah, warga meminta pemerintah memverifikasi ulang daftar para calon penerima dana kompensasi BBM. Dengan demikian, dana tersebut bisa diterima seluruh masyarakat yang berhak mendapatkannya seperti yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: Menko Kesra: Warga Miskin Pasti Dapat Subsidi].(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)