Ada delapan poin keputusan sidang Majelis Syuro PKS. Salah satunya
adalah dukungan terhadap pemerintahan berkuasa dalam bentuk mitra kritis
konstruktif. Ini berarti PKS terlibat aktif dalam kabinet
selama menteri dari partai tak diganti.
Hilmi menjelaskan, dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS pihaknya tak membicarakan mengenai tarik-menarik dukungan terhadap kepemimpinan SBY [baca: PKS Belum Sepakat Menarik Dukungan Terhadap SBY]. Karena pemerintahan baru berlangsung selama lima tahun. Dia beralasan pula, pada tahun pertama, pemerintah masih dalam konteks penyelesaian kebijakan-kebijakan yang fundamental. Menurut Hilmi, konsekuensi dari keputusan itu adalah PKS tetap akan terus menjadi mitra kritis pemerintah.
Kendati demikian, tambah Hilmi, PKS tak menutup mata atas kekecewaan di masyarakat luas terhadap kebijakan tim ekonomi Presiden Yudhoyono. Oleh karena itu, Hilmi menegaskan, dalam pertemuan terakhir dengan SBY partainya menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja di bidang ekonomi dan keuangan. Sedangkan terhadap kinerja kader PKS yang duduk di kabinet, Hilmi mengatakan itu ada di tangan Presiden.
Sementara mengenai jatah kursi menteri yang diminta PKS dalam reshuffle kabinet nanti, Hilmi kembali menegaskan hal itu tak dibicarakan dalam pertemuan tersebut. "Siapa yang nanti akan duduk di kabinet. Bagi kami yang penting kinerja meningkat dan output-nya bagi masyarakat," jelas dia.
Advertisement
Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan sebagai salah satu dari empat partai pendukung SBY-JK pada pemilihan umum lalu, pihaknya tak berorientasi pada kursi menteri. Namun ia meminta SBY mempertimbangkan perombakan tim ekonomi kabinet.
Rapat Majelis Syuro yang berjalan alot ini berlangsung sejak pagi tadi. Pertemuan ini dihadiri oleh Tifatul Sembiring. Tampak juga di antara peserta dua mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid dan Nurmahmudi Ismail.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)