Mendagri: Masyarakat Dipersilahkan Mengadukan ke KPK

Liputan6.com, Jakarta: Warga yang tidak puas dengan dana pungutan pengawasan distribusi minyak tanah bisa mengadukan keberatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pungutan Rp 50 per liter dikumpulkan buat dana operasional. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf menanggapi polemik pungutan dana itu, baru-baru ini.

Menurut Ma`ruf, pungutan itu diatur dalam Surat edaran Mendagri Nomor 51 Tahun 2005 dan undang-undang. Pungutan itu juga sudah disepakati dalam rapat konsultasi antara Departemen Dalam Negeri dengan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) [baca: Mendagri: Pungutan Pengawasan Minyak Bukan dari Depdagri].

Ma`ruf menambahkan, pungutan tak bersifat permanen. Mulai tahun depan, dana pengawasan minyak tanah akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara penanggung jawab dana itu adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Menurut perhitungan, bila pungutan itu efektif, sejak Oktober hingga kini jumlah totalnya dapat mencapai Rp 90 miliar.(JUM/Sella Wangkar dan Anambotono)