Liputan6.com, Timika: Mahasiswa dan masyarakat Papua hingga Kamis (2/3) masih memblokade gerbang utama menuju pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Massa bertekad terus bertahan sampai tuntutan penutupan seluruh aktivitas Freeport di Timika dipenuhi.
Kendati demikian, pengunjuk rasa juga memberikan opsi lain, yaitu segera bernegosiasi ulang soal kontrak karya. Kontrak karya yang selama ini berlaku dinilai tidak menguntungkan mereka, karena saat penandatanganan tidak mengikutsertakan perwakilan warga.
Aksi ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. Mereka sepakat menggelar sidang istimewa pada 22 Maret mendatang untuk membahas tuntutan warga yang menginginkan agar perusahaan itu angkat kaki dari Papua [baca: Demonstrasi di Kantor Freeport Bubar dengan Tertib].
Sementara itu, blokade yang dilakukan massa tidak sampai menghentikan atau mengganggu aktivitas penambangan. Sebab, check point I bukanlah jalan satu-satunya menuju kawasan pertambangan.(ADO/Miko Toro)
Kendati demikian, pengunjuk rasa juga memberikan opsi lain, yaitu segera bernegosiasi ulang soal kontrak karya. Kontrak karya yang selama ini berlaku dinilai tidak menguntungkan mereka, karena saat penandatanganan tidak mengikutsertakan perwakilan warga.
Aksi ini mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. Mereka sepakat menggelar sidang istimewa pada 22 Maret mendatang untuk membahas tuntutan warga yang menginginkan agar perusahaan itu angkat kaki dari Papua [baca: Demonstrasi di Kantor Freeport Bubar dengan Tertib].
Sementara itu, blokade yang dilakukan massa tidak sampai menghentikan atau mengganggu aktivitas penambangan. Sebab, check point I bukanlah jalan satu-satunya menuju kawasan pertambangan.(ADO/Miko Toro)