Terdapat Elemen di Australia yang Mendukung Separatisme Papua

Liputan6.com, Jakarta: Pemberian visa perlindungan sementara terhadap 42 warga Papua yang mencari suaka ke Australia mengundang kecaman. Berbagai reaksi muncul termasuk dari kalangan DPR yang menyayangkan putusan Departemen Imigrasi Australia itu. Bahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo A.S. secara mendadak menggelar rapat khusus di Jakarta, Jumat (24/3), untuk menanggapi hal tersebut [baca: DPR Menyesalkan Pemberian Suaka Warga Papua].

Dalam keterangannya, Widodo mengungkapkan rapat koordinasi digelar untuk membahas langkah politik Indonesia menghadapi keputusan Australia itu. Widodo menyebut kejadian ini menguatkan adanya elemen di Negeri Kanguru yang mempengaruhi pemerintah setempat untuk mengeluarkan visa perlindungan sementara itu. Elemen ini, tambah Widodo, ditengarai mendukung gerakan separatis di Papua.

Sementara Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda berharap Australia cukup bijak dan tidak memperpanjang izin tinggal para pencari suaka tersebut. Ia juga meminta Duta Besar RI di Australia mengadakan konsultasi ulang terkait visa yang berlaku selama tiga tahun itu. Untuk diketahui, izin tinggal tersebut bisa diperpanjang hingga dua tahun.(TOZ/Radityo Wicaksono dan Rudi Utomo)