Liputan6.com, Jakarta: "Kami memilih abstain," kata Ketua Fraksi TNI/Polri Mayor Jenderal TNI Budi Harsono. Sebab, fraksi tersebut menilai, Memorandum tak lagi memperingati Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai melanggar sumpah jabatan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Tapi sudah bias ke arah konflik kepentingan," kata Budi dalam telewicara di Gedung DPR dengan Tri Ambarwatie di Studio SCTV Jakarta, Senin (30/4) siang.
Menurut Budi, konflik tersebut sudah merembet ke lapisan masyarakat bawah. Sementara, TNI/Polri mengutamakan keselamatan bangsa. Maklum, jika ada pertikaian antarmassa, yang bertugas mengamankan ya, para prajurit TNI dan Polri. "Kita tak ingin terlibat konflik kepentingan dan memilih abstain," kata Budi, serius.
Dia menyadari, hal tersebut tak sejalan dengan suara fraksi besar lain di Gedung Rakyat. Budi juga membantah sikap fraksinya dipengaruhi intervensi petinggi dua lembaga keamanan itu. Maklum, Panglima TNI dan Polri berada dalam jajaran pemerintahan. "Tidak ada intervensi," kata Budi, menegaskan. Keputusan tersebut diambil karena mereka tak ingin bermain dalam konflik kepentingan. "Fraksi TNI dan Polri tak boleh berpolitik praktis," kata dia, mantap.(TNA)
Menurut Budi, konflik tersebut sudah merembet ke lapisan masyarakat bawah. Sementara, TNI/Polri mengutamakan keselamatan bangsa. Maklum, jika ada pertikaian antarmassa, yang bertugas mengamankan ya, para prajurit TNI dan Polri. "Kita tak ingin terlibat konflik kepentingan dan memilih abstain," kata Budi, serius.
Dia menyadari, hal tersebut tak sejalan dengan suara fraksi besar lain di Gedung Rakyat. Budi juga membantah sikap fraksinya dipengaruhi intervensi petinggi dua lembaga keamanan itu. Maklum, Panglima TNI dan Polri berada dalam jajaran pemerintahan. "Tidak ada intervensi," kata Budi, menegaskan. Keputusan tersebut diambil karena mereka tak ingin bermain dalam konflik kepentingan. "Fraksi TNI dan Polri tak boleh berpolitik praktis," kata dia, mantap.(TNA)