BBM nonsubsidi adalah bahan bakar minyak untuk pelanggan di luar sektor rumah tangga, usaha kecil, transportasi, dan pelayanan umum, termasuk BBM jenis pertamax. Harga premium naik dari Rp 5.098 menjadi Rp 5.469 per liter. Minyak tanah menjadi Rp 5.664 dari harga sebelumnya Rp 5.507 per liter. Solar nonsubsidi dari harga Rp 5.362 menjadi Rp 5.763 per liter. Solar industri dari harga Rp 5.129 menjadi Rp 5.512 per liter. Sedangkan kenaikan harga untuk jenis pertamax premix masih dalam kajian. Namun, Pertamina memastikan kenaikan harga pertamax premium di bawah 10 persen dari harga sekarang.
Sementara itu, Fredy Sutrisno Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) menilai rencana pembatasan konsumsi BBM untuk kendaraan kelas 2000 cc tidak akan efektif [baca: Konsumsi BBM Kendaraan Pribadi Dibatasi]. Langkah ini justru mematikan industri otomotif nasional.
Dia mengingatkan, saat ini saja, pasaran penjualan kendaraan di kelas ini sudah anjlok hingga 30 persen dari target penjualan per bulan sekitar empat ribu unit. Kondisi ini terjadi akibat tingkat suku bunga yang membumbung. Dengan pembatasan konsumsi BBM untuk kendaraan kelas 2000 cc, penjualan kendaraan bermotor bakal merosot hingga setengah dari target tahun ini, yakni 50 ribu unit.
Advertisement
Fredy juga meminta, pemerintah tidak selalu mengkambinghitamkan kendaraan di atas 2000 cc sebagai penyebab pemborosan BBM. Sepanjang sepanjang triwulan pertama tahun ini, Gaikindo mencatat penjualan kendaraan bermotor hanya sekitar 75.000 unit dari target 500.000 unit. Dari berbagai kelas kendaraan, penjualan di kelas 2000 cc hanya sekitar 10 persen.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penghematan BBM menjadi beban bersama rakyat dan pemerintah. Jusuf menekankan pemerintah tindak menaikkan subsidi BBM dan juga harga BBM. "Tidak ada pilihan, cuma satu, hemat," kata Jusuf kepada wartawan di Jakarta. Jusuf mengatakan hingga kini pemerintah sedang mencari cara menaikkan volume produksi BBM.
Sementara itu, mantan Presiden Megawati Sukarnoputri mempertanyakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM. "Apakah itu sudah dikaji atau berbunyi dahulu baru dikaji," kata Megawati. Dia meminta pemerintah tidak asal membuat kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)