Madrasah Tsanawiyah Negeri Memungut Biaya Pendaftaran

Liputan6.com, Jakarta: Pungutan biaya masuk di sekolah-sekolah negeri masih terus berlangsung, meski pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun. Di Pamulang, Tangerang, Banten, para orang tua dipungut biaya jutaan rupiah agar anaknya bisa masuk sekolah negeri. Padahal, Departemen Pendidikan Nasional telah mengimbau sekolah negeri agar tidak memungut biaya apapun pada penerimaan siswa baru.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pamulang telah mengumumkan daftar siswa yang diterima. Namun, orang tua diwajibkan untuk menyetor uang Rp 1,6 juta. Seorang ibu yang dihubungi SCTV Selasa (11/7), mengaku terpaksa berutang demi menyekolahkan anaknya. Ketika mendaftar dia mengaku hanya membawa uang Rp 300 ribu. Dia harus pulang dan mencari pinjaman untuk menyetor total biaya Rp 500 ribu pada hari yang sama. Anaknya tidak diterima jika dia tidak membayar uang kekurangan hingga Agustus mendatang.

Saat akan dimintai konfirmasi, kepala sekolah tidak berada di tempat. Sejumlah guru yang hadir juga tidak bersedia memberi keterangan. Menanggapi masalah ini, Lies Sugeng, Wakil Ketua Perhimpunan Orang Tua Murid Indonesia, meminta orang tua yang dipungut bayaran melaporkan sekolah yang bersangkutan ke Depdiknas. Sebab, pemungutan biaya itu jelas-jelas melanggar aturan yang dibikin Departemen Pendidikan Nasional.

Di Kabupaten Tangerang ada 23 ribu lebih siswa lulusan sekolah dasar yang mengikuti seleksi masuk sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan 14 ribu di antaranya dinyatakan lulus seleksi.

Sementara itu, puluhan siswa dan orang tua murid sejumlah SMP kurikulum berbasis kompetensi (KBK) berunjuk rasa di Gedung DPRD Bandung, Jawa Barat. Mereka memprotes sistem penilaian dalam penerimaan siswa baru yang merugikan siswa. Demonstran mendesak pihak sekolah membedakan nilai standar kelulusan mereka dari siswa non-KBK.

Wali Kota Bandung dalam surat edarannya menyatakan standar nilai untuk masuk sekolah menengah atas negeri bagi siswa SMP dengan kurikulum berbasis kompetensi disamakan dengan siswa SMP non-KBK. Keputusan ini dinilai tidak adil. Sebab, selain sistem pengajaran berbeda, soal-soal ujian di SMP KBK lebih sulit sehingga nilai siswa umumnya lebih rendah ketimbang siswa SMP non-KBK. Di Bandung, dari 45 SMP negeri, 11 di antaranya SMP KBK dengan jumlah siswa yang lulus tahun ini sekitar 3.080 orang.

Ini adalah protes pelajar yang kedua kali. Sebelumnya, para pelajar, guru, dan orang tua menyampaikan tuntutan serupa ke Dinas Pendidikan Kota Madya Bandung [baca: Ribuan Pelajar di Bandung Menolak Sistem KBK]. Namun, Dinas Pendidikan setempat belum memberi tanggapan hingga satu hari menjelang pengumuman penerimaan siswa baru.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)