Sukses

Investor Tetap Meminta Kepastian Hukum

Dalam Indonesia Infrastructure 2006 kalangan investor meminta pemerintah mementingkan kerangka institusional untuk kepastian dan keamanan berinvestasi.

Liputan6.com, Jakarta: Kalangan investor tetap mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia dalam forum Indonesia Infrastructure 2006 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (1/11). Seorang investor asal Prancis yang menghadiri pertemuan ini menilai pemerintah perlu menempatkan kerangka institusional untuk kepastian dan keamanan berinvestasi. "Ada ketidakpastian pada beberapa aspek hukum," kata Philippe Eurin.

Lewat Indonesia Infrastructure 2006 pemerintah menawarkan 10 proyek model senilai US$ 4,4 miliar dan 101 potensi proyek lain dengan nilai sekitar US$ 14,7 miliar. Sebagian besar proyek tersebut berupa pembangunan infrastruktur di bidang jalan tol, pengolahan air minum, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Dalam forum ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjanjikan pemberian insentif dan perbaikan iklim usaha kepada para investor [baca: Presiden Membuka Indonesia Infrastructure 2006].

Perhelatan yang dihadiri delegasi usahawan, lembaga keuangan, serta penghubung bisnis dari 30 negara itu rencananya berlangsung hingga 3 November mendatang. Pemerintah tak menargetkan perolehan investasi asing pada semua proyek yang ditawarkan. Namun penjelasan skema pembagian risiko serta kemudahan birokrasi pertanahan, perpajakan, dan izin investasi diharapkan tak mengulang kegagalan forum yang sama tahun lalu.(YAN/Aryo Adi Prabowo dan Eko Purwanto)