Ketegasan Pemerintah Mengatasi Lumpur Lapindo Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta: Komisi Energi DPR mempertanyakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan terus mengejar tanggung jawab PT Lapindo Brantas, siapa pun pemiliknya, dalam menangani lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Pernyataan ini membuktikan pemerintah tidak tegas dalam mengatasi dampak luapan lumpur. "Kalo pemerintah tidak tegas, ini salah satu kelemahan pemerintah," kata Ramses Siagian, anggota Komisi Energi DPR di Jakarta, Sabtu (18/11).

Ramses juga menuntut kejelasan sikap pemerintah untuk mengejar tanggung jawab para pemilik saham Lapindo Brantas, termasuk keluarga Bakrie. Apalagi belakangan Energi Mega Persada, kelompok usaha Bakrie telah melepas seluruh kepemilikan saham kepada Freehold Limited, perusahaan investasi yang berkedudukan di British Virgin Island [baca: Saham Lapindo Dilepas Bakrie, Korban Lumpur Resah].

Kelompok Bakrie menyatakan kesanggupan menjamin ketersediaan dana penanganan lumpur. Dalam keterangan pers yang diterima SCTV, Minarak Labuan Company sebagai perwakilan kelompok usaha ini berjanji akan memberi pinjaman dana kepada Freehold selaku pemilik baru Lapindo. Kelompok Bakrie berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban sesuai Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penanganan Lumpur Panas Lapindo.(MAK/Zulkarnaen dan Eko Purwanto)