Liputan6.com, Jakarta: Sumbangan luar negeri untuk persediaan air bersih terus menurun dalam lima tahun belakangan ini. Dengan demikian, beban pengelolaan air bersih kembali menjadi tanggungan masyarakat. Terlebih lagi, pemerintah tak lagi mampu menanggung beban tersebut. Demikian diungkapkan Menteri Permukiman dan Erna Witoelar, di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Erna, selama ini, Indonesia selalu menerima bantuan luar negeri, seperti World Bank dan Asian Development Bank untuk mengelola air bersih. Bantuan itu, kata dia, dengan rasio sekitar 20 persen hingga 40 persen dari total beban yang ditanggung pemerintah.
Namun, lanjut Erna, dalam lima tahun terakhir ini, jumlah bantuan tersebut terus merosot. Karena itu, ia meminta, masyarakat turut menanggung biaya pengelolaan air bersih. Caranya, dengan membangun sarana penyimpanan dan pengelolaan air bersih di lingkungan masing-masing. Selain rakyat, ujar Erna, pemerintah sedang memikirkan untuk merangkul pihak swasta untuk dilibatkan dalam pengelolaan air bersih.(AWD/Eva Yunizar dan Mohammad Guntur)
Menurut Erna, selama ini, Indonesia selalu menerima bantuan luar negeri, seperti World Bank dan Asian Development Bank untuk mengelola air bersih. Bantuan itu, kata dia, dengan rasio sekitar 20 persen hingga 40 persen dari total beban yang ditanggung pemerintah.
Namun, lanjut Erna, dalam lima tahun terakhir ini, jumlah bantuan tersebut terus merosot. Karena itu, ia meminta, masyarakat turut menanggung biaya pengelolaan air bersih. Caranya, dengan membangun sarana penyimpanan dan pengelolaan air bersih di lingkungan masing-masing. Selain rakyat, ujar Erna, pemerintah sedang memikirkan untuk merangkul pihak swasta untuk dilibatkan dalam pengelolaan air bersih.(AWD/Eva Yunizar dan Mohammad Guntur)