Penonaktifan I Nyoman Sumaryadi sebagai Rektor IPDN dilakukan menyusul reaksi sejumlah pemerintah daerah yang menolak mengirimkan calon praja ke sekolah tersebut. Mereka tidak akan mengirimkan calon praja ke IPDN sebelum sistim pendidikan di IPDN diperbaiki [baca: Praja IPDN Mendukung Kebijakan Presiden].
Sejauh ini pemerintah dari Provinsi Papua, Gorontalo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang telah yang menyatakan tidak akan mengirimkan calon praja ke IPDN. Kemudian disusul Provinsi Kalimantan Barat dan Yogyakarta. "Kita menginginkan perubahan mendasar pola pendidikan di IPDN karena korban sudah banyak," kata Gubernur Kalbar Usman Jafar.(DNP/Tim Liputan 6 SCTV)