Akibat jebolnya tanggul, lumpur panas akibat eksplorasi PT Lapindo Brantas itu mengalir sepanjang 10 meter. Praktis, jalan menuju ke pusat semburan tergenang lumpur. Kondisi ini jelas menghambat upaya penguatan tanggul yang diupayakan tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Sebab, truk-truk pengangkut pasir dan batu tidak dapat berjalan menuju ke tanggul tersebut.
Seiring dengan itu, ratusan warga dari empat desa korban lumpur Lapindo, hingga siang ini masih menduduki Gedung DPRD Sidoarjo. Mereka berencana mengajak Bupati Wien Hendrarso dan Kepala BPLS Sunarso untuk menemui pihak PT Minarak Lapindo Brantas.
Sehari sebelumnya, ribuan warga asal empat desa korban lumpur menggelar demonstrasi menuntut percepatan pembayaran ganti rugi uang muka sebesar 20 persen. Mereka juga meminta kejelasan proses verifikasi tanah [baca: Demonstrasi Korban Lapindo Nyaris Bentrok].
Advertisement
Sejak semalam, mereka sengaja bertahan dan menginap di Gedung DPRD Sidoarjo untuk mendesak pemerintah kabupaten dan anggota Dewan agar menjembatani pertemuan dengan BPLS dan pihak Minarak Lapindo Brantas. Jika pertemuan dengan Bupati Sidoarjo dan BPLS tak membuahkan hasil yang memuaskan, mereka mengancam akan berangkat ke Jakarta seperti warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) Satu. Selain orang tua, tak sedikit anak-anak mereka diajak bertahan dan menginap di Gedung Wakil Rakyat Sidoarjo.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)