Sistem Pendidikan Indonesia Dinilai Carut Marut

Liputan6.com, Purwakarta: Peringatan Hari Pendidikan Nasional diwarnai unjuk rasa oleh para mahasiswa dan pelajar di sejumlah daerah. Puluhan mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (2/5) siang. Dalam orasinya, demonstran menilai sistem pendidikan di Tanah Air carut marut sehingga perlu perubahan secara total atau menyeluruh.

Aksi serupa digelar di Medan, Sumatra Utara. Ratusan mahasiswa serta siswa sekolah menengah pertama menggelar aksi longmarch dari Bundaran Gatot Subroto ke Gedung DPRD. Mereka menuntut agar negara mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

Di Bandung, Jabar, mahasiswa menuntut pemerintah segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga diminta menyediakan sekolah gratis bagi pendidikan dasar. Mereka juga menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas dunia pendidikan.

Tuntutan agar pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga diajukan para mahasiswa di Serang, Banten. Pengunjuk rasa juga menolak ujian nasional serta komersialisasi dunia pendidikan yang akan memicu tingginya biaya pendidikan.

Sejumlah guru bantu dan guru honor juga memanfaatkan peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya. Ratusan guru honor mendatangi Gedung DPRD Sulsel. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai.

Guru honor yang bertugas 10 tahun hanya menerima Rp 150 ribu per bulan meski sudah mengajar 24 jam sepekan. Honor ini dinilai jauh di bawah standar hidup layak. Tak ada satu pun anggota Dewan yang menemui demonstran. Mereka kemudian menyembelih seekor ayam hitam dan membuangnya ke dalam Gedung DPRD sebagai bentuk kekecewaan.

Di Solo, Jawa Tengah, para guru bantu berunjuk rasa di Alun-alun Keraton Surakarta. Mereka menuntut pemerintah mengangkat guru bantu sebagai pegawai negeri sipil. Mereka lalu menggelar topo pepe (tradisi menjemur diri) sebagai protes terhadap kebijakan yang dinilai tak adil. Hal ini terkait dengan penundaan pengangkatan PNS yang dijanjikan 2007 tapi diundur 2009.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)