Liputan6.com, Jakarta: Pengamat ekonomi Sri Mulyani Indrawati ini menyatakan optimistis akan tercapai penyelesaian sengketa amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. Pengamat ekonomi ini menyampaikan pendapatnya pada acara perkenalan Entrepreneur of the Year Proggrame dari Ernst and Young di Jakarta, Rabu (20/6) malam. Padahal, Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu silam menyatakan keberatan atas amendemen itu gara-gara dipandang akan mempengaruhi independensi bank sentral [baca:Perwakilan IMF Diminta Melaporkan Kebenaran].
Untuk menembus kebuntuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Burhanuddin Abdullah mengajukan dua opsi kepada IMF [baca:Burhanuddin Ditugasi Megawati Mendekati IMF]. Menurut Sri, opsi pertama bersifat opsi sementara antara DPR dan pemerintah yaitu tak membicarakan masalah amendemen ini selama enam bulan. Sedangkan opsi kedua adalah mengakomodasi keinginan pemerintah dengan mengganti anggota dewan gubernur secara bertahap. Sri menilai, IMF lebih khawatir dengan citra pejabat pemerintah yang tampak ingin menggoyahkan independensi bank sentral. Penunjukan Burhanuddin Abdullah, bekas pejabat BI sebagai Menko Perekonomian dipercaya akan menghapus kekhawatiran itu.
Pada bagian lain, Sri yang juga Direktur Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan, saat ini adalah waktu yang tepat menghasilkan wirausahawan kelas dunia. Menurut dia, pengusaha yang tetap eksis di tengah krisis ekonomi seperti sekarang adalah pengusaha yang kuat sebagai syarat menjadi usahawan kelas dunia. Namun tentu saja usahawan dapat tumbuh lebih subur pada kondisi politik, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang stabil, termasuk lagi bila ditunjang kepastian hukum. Tanpa sejumlah kondisi itu, tambah Sri, wirausahawan tangguh tak akan mampu menciptakan banyak peluang.(COK/Miko Toro dan Dwi Nindyas)
Untuk menembus kebuntuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Burhanuddin Abdullah mengajukan dua opsi kepada IMF [baca:Burhanuddin Ditugasi Megawati Mendekati IMF]. Menurut Sri, opsi pertama bersifat opsi sementara antara DPR dan pemerintah yaitu tak membicarakan masalah amendemen ini selama enam bulan. Sedangkan opsi kedua adalah mengakomodasi keinginan pemerintah dengan mengganti anggota dewan gubernur secara bertahap. Sri menilai, IMF lebih khawatir dengan citra pejabat pemerintah yang tampak ingin menggoyahkan independensi bank sentral. Penunjukan Burhanuddin Abdullah, bekas pejabat BI sebagai Menko Perekonomian dipercaya akan menghapus kekhawatiran itu.
Pada bagian lain, Sri yang juga Direktur Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan, saat ini adalah waktu yang tepat menghasilkan wirausahawan kelas dunia. Menurut dia, pengusaha yang tetap eksis di tengah krisis ekonomi seperti sekarang adalah pengusaha yang kuat sebagai syarat menjadi usahawan kelas dunia. Namun tentu saja usahawan dapat tumbuh lebih subur pada kondisi politik, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang stabil, termasuk lagi bila ditunjang kepastian hukum. Tanpa sejumlah kondisi itu, tambah Sri, wirausahawan tangguh tak akan mampu menciptakan banyak peluang.(COK/Miko Toro dan Dwi Nindyas)