Premium Tanpa Timbal Telah Diberlakukan

Liputan6.com, Jakarta: Kini, masyarakat di Ibu Kota sudah dapat mengkonsumsi premium tanpa timbal di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemakaian bensin tanpa timbal itu akan mengurangi polusi udara di Jakarta yang mendapat predikat sebagai satu kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal itu dikemukakan Direktur Utama Baihaki Hakim, seusai acara peluncuran premium tanpa timbal di Jakarta, Ahad (01/7).

Menurut Baihaki, untuk pengadaan premium tanpa timbal, Pertamina membutuhkan dana sebesar Rp 300 miliar per tahun. Pada tahap awal, Pertamina akan memasok sebanyak 8.000 kiloliter premium tanpa timbal ke setiap SPBU di Ibu Kota hingga akhirnya dapat menggantikan premium jenis lama. Baihaki menambahkan, nantinya penggunaan tanpa timbal itu akan diberlakukan secara nasional, paling lambat akhir tahun 2003. Sedangkan mengenai harga, premium tanpa timbal itu sama dengan harga premium lama.

Menurut pantauan SCTV, sejumlah SPBU di Ibu Kota kembali mengalami kesulitan mendapat pasokan solar dari Pertamina. Kendati sudah beberapa kali mengirimkan delivery order, pasokan solar belum juga dikirim. Misalnya, di SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat, sejak tadi malam tak lagi mendapat kiriman solar dari Pertamina. Hal serupa juga dialami SPBU Cempaka Putih, Serpong, dan Tangerang.

Sementara itu, menurut Rektor Universitas Trisakti Thobby Muthis, untuk menghindari penyalahgunaan sebaiknya mekanisme penyaluran subsidi di masa depan harus menggunakan undang-undang. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan sekaligus kecemburuan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Namun, sebelum diputuskan mekanisme tersebut juga harus terlebih dahulu didiskusikan serta dijadikan wacana publik.

Namun, Thobby mengakui, pemerintah memiliki pilihan yang sempit untuk segera menyalurkan subsidi mengingat keterbatasan waktu. Namun, hendaknya hal itu tak dipakai sebagai alasan politis demi kepentingan yang lebih sempit. Apabila subsidi tetap akan disalurkan yang prioritas utama adalah sektor angkutan umum. Pasalnya, di negara lain subsidi kepada sektor angkutan itu sudah lazim dilakukan.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)