Megawati Diharapkan Membenahi Masalah Ekonomi dan Politik

Liputan6.com, Jakarta: Dalam Sidang Istimewa MPR, para anggota Majelis mengangkat Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden RI Kelima [baca: Megawati Sukarnoputri Presiden RI]. Tentu saja, banyak kalangan mengharapkan Presiden Megawati bisa melakukan berbagai perubahan di Indonesia. Namun, semua kalangan juga mengingatkan bahwa pemerintahan sekarang mewarisi permasalahan ekonomi dan politik sejak rezim Orde Baru. Hal itu dikemukakan ekonom Pande Raja Silalahi saat berdialog dengan reporter SCTV Rosianna Silalahi, ekonom Kwik Kian Gie, dan pengamat politik Daniel Sparingga serta indonesianis dari University of Washington Daniel S. Lev di Jakarta, Senin (23/7) malam.

Menurut Pande, pemerintah yang baru harus menjaga kepercayaan awal para pelaku pasar, masyarakat, dan dunia luar. Apalagi, munculnya antusias para pelaku pasar yang menyebabkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta mengalami kenaikan volume perdagangan. Selain itu, rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan menembus level di bawah Rp 11.000. Hal itu, lanjut Pande, membuktikan bahwa pasar memang membutuhkan suatu kepastian politik.

Selanjutnya, pengamat ekonomi dari Centre Strategic of International Studies itu menyarankan agar pemerintah menjalankan tiga langkah awal untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Ketiga langkah itu adalah memelihara kepercayaan pasar, menjalin hubungan dengan dunia internasional, dan memancing investor asing masuk ke Indonesia. Untuk itu, tambah dia, Presiden Megawati harus membentuk tim ekonomi yang solid dan kredibel.

Menanggapi hal itu, Kwik Kian Gie berpendapat bahwa Megawati harus membentuk terlebih dahulu kabinetnya. Bahkan, kalau perlu Mega harus membenahi segala macam kebobrokan yang ada di sekitarnya. Alasannya, pemulihan perekonomian Indonesia tak segampang yang diperkirakan. Apalagi, selama lebih dari 50 tahun terjadi berbagai kerusakan atau kehancuran. Misalnya, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan masalah utang luar negeri yang sangat besar.

Menyinggung soal tim ekonomi, anggota Komisi IX DPR itu sependapat dengan Pande. Menurut Kwik, tim tersebut harus solid, berintegrasi tinggi, dan mempunyai pendelegasian tugas yang jelas. Sebaliknya, anggota Dewan harus mengontrolnya secara detail dan jangan hanya berkomentar. Untuk itu, ia berjanji akan melakukan pengawasan secara rinci terhadap kinerja tim tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan agar tim tersebut memperhatikan tiga indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu nilai rupiah, nilai suku bunga, dan pengendalian anggaran.

Sementara itu, menyikapi konstelasi politik di Indonesia, Daniel S. Lev mencemaskan perubahan tersebut. Apalagi, banyak kalangan di Indonesia menitikberatkan perubahan tersebut kepada satu orang saja. Hal itu, kata Lev, tak jauh berbeda saat Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden pada tahun 1999. Padahal, Indonesia mempunyai lembaga negara yang lemah. Bahkan, sebagian besar partai politik tak mempunyai program dan strategi yang jelas. Ironisnya, para politisi tak bersikap transparan dalam menjalin komunikasi politik, sehingga terkesan membodohi rakyat.

Berbeda dengan Lev, sosiolog Daniel Sparingga justru optimistis Pemerintahan Megawati bisa memenuhi harapan semua kalangan. Meski demikian, Daniel mengingatkan agar Mega dapat mempertahankan rasa kebersamaan dengan para politisi lainnya. Sehingga, semua kalangan harus menanggung segala risiko kegagalan secara bersama-sama tanpa menyalahkan satu sama lainnya. Untuk mencapainya, pemerintah harus mengembangkan visi yang jelas dan mempublikasikan program pemulihan ekonomi kepada publik.(ANS)