Dituding Terima THR SKK Migas, Jhonny Allen: Jangan Asbun

Liputan6.com, Jakarta - Kasus suap SKK Migas mulai menyeret pimpinan dan anggota Komisi VII DPR. Mereka diduga menerima THR yang besarannya US$ 2.500 hingga US$ 7.500. Hal itu terungkap dari kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno Hadi di PN Tipikor, Jakarta, Selasa 25 Februari 2014 kemarin.

Anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun membantah menerima aliran dana tersebut. Dia mengaku, saat lebaran tak berada di Indonesia.

"Saya keluar negeri, ke Israel. Sudah pasti (tidak terima), karena saya tidak di sini. Yang bagi siapa di Komisi VII? Karena saya nggak di sini nggak mungkin saya dibagi," ujar Jhonny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ketika ditanya apakah aliran dana itu dititipkan ke stafnya, politisi Partai Demokrat itu nampak sedikit geram. "Saya nggak mau bicara titip-titip ke staf, nanti jadi nggak jelas. Gini ya Komisi VII itu lembaga, bukan cuma Jhonny Allen punya. Kita lihat Kabiro juga dibantai sekjennya, bisa saja Didi bohong," ucap dia.

Atas semua tudingan yang disangkakan padanya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menantang dipertemukan dengan Didi. Ia mau meluruskan kabar atas penerimaan THR itu.

"Begini, yang menuding dia, ngapain nambah kerja-kerjaan. Sekarang dituding, panggil Didi kalau benar ke Komisi VII. Tunjukkin hidungnya jangan asbun," tegas Jhonny.

Dalam persidangan di PN Tipikor, Didi mengaku menyiapkan uang untuk pimpinan Komisi VII DPR, 43 anggotanya dan juga sekretariatnya. Uang dalam bentuk dolar Amerika itu bertujuan untuk tambahan dinas perjalanan ke luar negeri.

Uang itu juga disiapkan dalam amplop-amplop. Khusus pimpinan diberi tanda 'P'. Setelah itu, Didi mengaku menghubungi staf Sutan Bhatoegana, Irianto dan diserahkan padanya di Gedung Kementerian ESDM. (Raden Trimutia Hatta)

Baca juga:

Hakim Ancam Tahan Mantan Anak Buah Menteri Jero Wacik
Pejabat ESDM Dipanggil KPK Terkait Dugaan Suap Eks Sekjen Kementeriannya
Jero Wacik Tak Tahu Ada `THR` SKK Migas untuk Komisi VII DPR