Jumhur Mengaku Gertak Singapura untuk Naikkan Gaji TKI

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, menyatakan bersyukur gaji TKI bisa dinaikkan begitu dirinya menjabat Kepala BNP2TKI pada 2007. Sebelumnya, gaji TKI di Arab Saudi tidak pernah naik selama 25 tahun hingga 2007.

Dari dulu gaji TKI hanya 600 real sampai tahun 2007. Ketika Jumhur mulai menjabat tahun 2007, maka ia pun membuat gebrakan menaikkan gaji TKI. "Saya tanyakan (ke pihak Kedutaan Besar RI- red) katanya susah naikkan gaji TKI dengan alasan inflansi. Tapi setelah dicek dengan 25 tahun lalu, sekarang ternyata orang Saudi lebih kaya," ungkapnya dalam dialog dengan calon TKI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Ikatan Pemuda Alumni Lemhannas di Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Maka, Jumhur pun mulai berontak dan membuat gebrakan menaikkan gaji TKI dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi. "Dubes Salim Jufri mendampingi (tahun 2007 saat itu) untuk negosiasi. Saya minta gaji TKI naik. Kalau tidak, itu tak masuk akal. Mereka bilang, sudahlah naik 50 real dulu lalu kita evaluasi dulu. Ternyata orang Arab mampu untuk menggaji itu. Lalu naik lagi jadi 800 real, bahkan sekarang ada yang 2000 real," bebernya.

Jadi, tegas Jumhur, untuk menaikkan gaji TKI tersebut tergantung keberanian pejabat pemerintah untuk memperjuangkannya. "Jadi, ada keberanian  untuk menyatakan ya atau tidak untuk kepentingan rakyat kita itu. Sekarang gaji TKI sudah naik ribuan real," tandas Kepala BNP2TKI.

Bahkan, lanjut Jumhur, upaya dia lebih berani lagi untuk mendesak kepada Pemerintah Singapura guna menaikkan gaji TKI. Dengan gertakan Jumhur tersebut, akhirnya pihak Singapura mau menaikkan gaji TKI.

"Jam 10 saya minta naikkan gaji TKI, satu jam kemudian saya ditelpon, mereka katakan ‘mohon ijin pak Jumhur, di sini pada resah semua karena dengar Bapak baru naikkan gaji TKI di Singapura, kenapa pemerintah RI tidak koordinasi dengan pemerintah Singapura. Saya bilang, harus naik! Kalau tidak, mampus saja!! Ternyata langsung naik 100 persen. Ternyata mampu," kisah Jumhur disambut tepuk tangan panjang hadirin.

Jadi, menurut Jumhur, semuanya tergantung keberanian pejabat pemerintah untuk bersikap dan bertindak menghadapi pihak luar negeri. "Tapi karena mental pejabat kita banyak mental inlander (merasa lebih rendah dari orang asing- red) sehingga kalau ada (menghadapi) orang bule, tidak berani mengambil keputusan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Jumhur meminta para pejabat menggunakan jabatan kekuasaannya untuk tujuan mensejahterakan rakyat, bukan malah menyalahgunakan wewenang jabatan. "Jadi, jangan salahgunakan kekuasaan. Tapi jadikan kekuasaan sebagai alat untuk sejahterakan rakyat," tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) ini dan tokoh pendiri Gerakan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) ini.

Tunggu Saya Jadi Presiden

Dalam tanya jawab dengan peserta terkait nasib TKI, Jumhur mengatakan, selama menjadi Kepala BNP2TKI dirinya sudah menjalankan kewenangannya sebaik mungkin untuk memperjuangkan nasib TKI, meski terganjal dan terbatas kewenangannya. "Saya kerjakan yang terbaik untuk kewenangan saya. Saya tidak bisa kerjakan yang bukan kewenangan saya. Kejengkelan saya sama dengan Anda," paparnya.

"Contohnya, saya punya ide sejak jadi Kepala Badan (BNP2TKI), mengatasi TKI yang berkali-kali digebuki (mengalami tindakan kekerasan). Saya punya ide bikin semacam monitoring center dihimpun dari biaya rekruitmen TKI. Lembaga tersebut diisi oleh civil society dan mahasiswa yang ada di sana (Malaysia dan lainnya), menangani keluhan ratusan ribu TKI yang ada disana. Jadi, lapor cepat saat digebukin. Jangan kalau mau mati baru ada laporan," jelasnya.

Menjawab pertanyaan peserta terkait masih banyaknya masalah yang belum terlesaikan, Jumhur mengaku sebenarnya dia mau menyelesaikan urusan TKI dengan idenya, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh. Ia pun menjadi jengkel kewenangannya terbatas sehingga tidak bisa mengambil kebijakan untuk bereskan persoalan TKI. "Tunggu saja saya jadi presiden, untuk mengambil kebijakan,: janjinya disambut tepuk tangan peserta.

Menanggapi adanya sorotan bahwa Jumhur mendukung PDIP, padahal masih duduk menjabat di pemerintahan, tokoh aktivis gerakan buruh ini menegaskan, bahwa dirinya dipilih Presiden SBY sebagai Kepala BNP2TKI karena profesional sebagai aktivis gerakan buruh, bukan karena di Partai Demokrat. "Saya dukung PDIP, itu hak saya. Saya dulu dipilih jadi Kepala BNP2TKI bukan karena saya Partai Demokrat," tegas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara 3 tahun oleh rezim Orde Baru di LP Nusakambangan ini.

Baca juga:

Aktivis 98 Kecam Ruhut Sebut Jumhur Kejar Jabatan

PDIP Akan Tes Jumhur Hidayat Sebelum Jadi Kader

Dukung PDIP, Jumhur Enggan Tinggalkan BNP2TKI