Pernah Laporkan Kecurangan Lelang Jabatan, Guru Ini Jadi Kepsek

Siswa SDN 2 Tembokrejo, Kota Pasuruan, Jatim, menyimak penjelasan kepala sekolah. Hari pertama masuk sekolah, siswa belum belajar secara efektif karena ruang kelas masih dibenahi.

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti yang pernah melaporkan adanya kecurangan sistemik dalam lelang jabatan kepala sekolah kepada Jokowi, dilantik menjadi Kepala Sekolah. Ternyata ia lulus seleksi dan promosi jabatan terbuka.

Retno menyatakan adanya pengulangan tes kompetensi dasar (TKD) setelah laporannya tersebut sudah cukup adil. Sehingga ia yang pada saat tes awal tidak lulus, akhirnya mendapatkan jalan mulus sebagai kepala sekolah setelah dilakukan uji kembali.

"Sudah cukup fair, soal betul sudah valid. Kepsek incumbent yang tadinya nilainya bagus sudah terjun bebas ke nilai 30-55 karena kami mengulang tes bidang," ujarnya usai pelantikan di halaman Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Meski telah dikukuhkan menjadi Kepsek, ia belum mendapatkan posisi sekolah di mana nantinya berkantor. Hari ini, akan diberikan penempatan kepada para kepala sekolah terpilih. Kemudian, pada Senin 24 Maret nanti dilakukan serah terima jabatan.

Ia pun berkomitmen ketika menduduki kursi kepala sekolah nanti, ia akan membangun keterbukaan keuangan sekolah. Seperti membuat situs khusus sekolah untuk melaporkan keuangan atau transparansi anggaran sekolahnya.

"Juga membangun sekolah anti kekerasan, menghormati keragaman. Kedua, saya minta nomor telepon Pak Jokowi dan Ahok untuk diberikan ke Kepsek kalau kami dipalak. Seperti Olimpiade Siswa Nasional yang paling sering ada praktek palak-palakan. Jadi kami boleh mengadu," jelasnya.

Pada 16 Desember 2013 lalu, Retno beserta Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGI) melaporkan kecurangan dalam lelang kepala sekolah yang melibatkan Dinas Pendidikan DKI dan Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS). Ada 4 permasalahan, yaitu kebocoran soal tes, diskriminasi Dinas Pendidikan, inkonsistensi kebijakan Kadisdik DKI, dan indikasi gratifikasi.

12 Februari 2014, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto pun dimutasi dari jabatannya. Namun, ketika ditanya apakah alasan pencopotan Taufik karena masalah Lelang Jabatan Kepala Sekolah, Jokowi maupun Ahok tidak membenarkan tetapi tidak juga membantah. (Shinta Sinaga)