Sukses

Tak Ada Braile di Surat Suara, Penyandang Tuna Netra Demo

Para penyandang tuna netra yang tergabung dalam Forum Tuna Netra menyesalkan tak adanya surat suara yang dicetak dalam huruf Braille.

Liputan6.com, Banyuwangi - Para penyandang tuna netra yang tergabung dalam Forum Tuna Netra menyesalkan tak adanya surat suara yang dicetak dalam huruf Braille. Mereka pun akhirnya turun ke jalan, memprotes hal tersebut.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Kamis (27/3/2014), para penyandang tuna netra didampingi pihak Komnas Ham mempertanyakan tidak adanya fasilitas khusus bagi mereka. Ratusan penyandang tuna netra itu berunjuk rasa di depan Gedung Indonesia, Bandung.

Mereka menyuarakan kesulitan, untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pileg mendatang.

Dalam orasinya, para penyandang tuna netra menyatakan tidak adanya huruf Braille dalam surat suara menyulitkan mereka untuk memilih sesuai dengan aspirasi dan pilihannya. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengajukan gugatan ke MK dan pengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, beragam cara dilakukan oleh partai politik maupun calon wakil rakyat untuk meraih simpati masyarakat. Mereka rela melakukan apa saja, agar mendapat perhatian dari para warga.

kesenian tradisional jaranan atau kuda lumping dipentaskan di lapangan Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Itu bukan pentas biasa, melainkan pentas yang dihadirkan oleh PDIP dalam kesempatan kampanye terbuka. Ratusan kader dan simpatisan partai pun ikut menari bersama pemain jaranan.

Di Sleman, DIY, PKS mencoba menarik perhatian masyarakat dengan mementaskan drama bertema nasib bangsa Indonesia yang dimainkan oleh para kader partai.

Di Surabaya, Jawa Timur, seorang calon wakil rakyat mencoba mencuri perhatian masyarakat dengan berkampanye di perempatan jalan. Ia membagi-bagikan brosur sambil berjualan koran.

Sedangkan di Jakarta, bumbu-bumbu dapur seperti ketumbar, bawang, atau terasi dibagi-bagikan oleh seorang caleg untuk memperkenalkan diri. Puluhan kaum ibu pun berebut untuk mendapatkannya.

Baca Juga:

Polemik Bandara Baru DIY, Hamengku Buwono X: Sudah Clear 

Menteri PPPA: Upaya Pembebasan Satinah Sudah Dilakukan Sejak 2009 

4 Perwira Dipulangkan, Kepala Pendidikan: Malu, Karir Bisa Tamat

Video Terkini