Survei ICW: Urus KJP, Oknum Sekolah Pungut Biaya Rp 50 ribu

Liputan6.com, Jakarta - Selain menemukan permasalahan pendataan dalam peneriman kartu Jakarta pintar (KJP), Indonesian Coruption Watch (ICW) juga menemukan fakta, ada oknum sekolah yang meminta uang pungutan dengan kedok biaya administrasi dalam proses pencairan uang program Gubernur Jakarta Joko Widodo ini.

"Rata-rata, pungutannya sekitar Rp 50 ribu," kata aktivis ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014).

Febri menjelaskan, pihaknya menemukan sekitar 5 persen orangtua murid yang sudah terdaftar sebagai penerima dana KJP, tapi belum pernah mendapatkan bantuan dana dari program KJP tersebut.

"Padahal dananya sudah ditransferkan ke rekeningnya, tetapi tidak tahu kalau ia terdaftar sebagai penerima KJP," ucapnya.

Sebelum penetapan KJP, kata Febri, seharunya terlebih dahulu dilakukan uji publik dengan melibatkan pendapat dari masyarakat yang jelas berada dilapangan. "Saya berharap akan ada proses uji publik dahulu sebelum ditentukan siap yang berhak menerima KJP ini," pungkasnya.

ICW melakukaan riset pada 3 Februari-17 Maret 2014. Metode yang digunakan adalah Citizen Report Cards (CRC). Dengan metode CRC, ICW membagi kelompok siswa miskin menjadi dua kelompok, siswa penerima KJP 2013 dan siswa miskin non-penerima KJP.

Pada kelompok pertama, CRC menggunakan metode survei kuantitatif untuk menaksir 3 aspek program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna/manfaat. Sampel kelompok pertama berjumlah 650 siswa yang dipilih secara 2 tahap (two stage random sampling with probability proporsional to size).

Tahap pertama, memilih sekolah secara acak di antara daftar sekolah penerima KJP. Tahap kedua, memilih siswa dari sekolah yang terpilih pada tahap pertama. Margin of error sekitar 4-5% dengan tingkat signiifikansi 95%.

Sampel kedua diperoleh dengan mencari 10 siswa miskin yang belum/tidak menerima KJP secara acak di 35 kelurahan di DKI Jakarta. Kriteria siswa miskin tersebut antara lain orangtua bekerja dengan pendapatan di bawah Rp 2,5 juta per bulan.

Sementara itu, biaya dari riset tersebut mencapai Rp 80 juta yang berasal dari sponsor. Tapi, ICW tak bersedia membeberkan siapa sponsor mereka secara detail. (Rizki Gunawan)