Massa yang Geruduk Kantor DPP PPP Klaim Bukan Preman Bayaran

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan orang yang menggeruduk Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai dini hari ini masih menduduki halaman kantor tersebut. Mereka masih menuntut Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Kantor DPP PPP itu dibubarkan.

Tak hanya duduk-duduk, mereka juga berorasi sembari menunggu kepastian dihentikannya Rapimnas. Dalam orasinya, mereka mengaku bukan massa bayaran dari pihak-pihak tertentu.

"Kami bukan massa bayaran. Mereka yang rapat di dalam itu yang bayaran," kata salah seorang dari mereka bernama Mustakim Dahlan, Minggu (20/4/2014) dini hari.

Mustakim menegaskan, pihaknya juga bukan preman yang dibayar untuk menggeruduk Kantor DPP PPP. Mereka mengaku adalah kader PPP.

"Kami bukan preman. Kami bukan massa bayaran. Maling-maling di dalam yang bayaran. Suruh keluar," kata dia.

Mustakim mengatakan, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah paksa untuk membubarkan Rapimnas yang disebutnya ilegal itu jika kepolisian tidak juga melakukan tindakan kepada mereka yang ikut Rapimnas.

"Kalau Bapak Kapolres (Jakarta Pusat) tidak mau membubarkan, maka kami yang akan membubarkan paksa mereka. Jangan salahkan kami jika tempat ini jadi tempat aksi kami," kata Mustakim.

Terkait ini, belum ada konfirmasi dari para kader dan pengurus PPP yang mengikuti Rapimnas. Mereka masih menggelar rapat secara tertutup di lantai 3.

Sementara itu, ratusan personel kepolisian dari Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat telah disiagakan di depan dan di dalam Kantor DPP PPP. Sejumlah alat pembubar massa juga telah disiapkan, seperti pistol gas air mata.

Rapimnas yang digelar mendadak ini dilakukan untuk merespons dinamika internal politik di tubuh partai berlambang Kabah tersebut. Sejumlah pengurus DPP sampai 26 Ketua DPW PPP hadir dalam Rapimnas ini. Namun, SDA tak terlihat di jajaran yang hadir.

Seperti diketahui, konflik di tubuh PPP semakin memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.

Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.